Parpol Non Koalisi Bersatu Bahas Pendamping Yusuf Sebagai Wakil Wali Kota Tasik, Hasilnya..
Rabu 03-03-2021,20:39 WIB
KOTA TASIK - Konstalasi politik di Kota Tasikmalaya menjelang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2024 semakin memanas setiap harinya.
Bahkan, kekuatan poros tengah partai politik (parpol) ini atau parpol non koalisi kian hari semakin intens melakukan kesepahaman yang rencananya akan segera bersepakat.
Seperti Rabu (03/03/21) siang, petinggi Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, PKB, PKS, NasDem, PAN, PBB, Demokrat, PSI dan PDS melakukan silaturahmi konsolidasi politik.
Namun, dalam agenda ini tak hanya membahas kesepahaman untuk Pilwalkot saja. Para tokoh politik ini pun membahas soal pendamping Muhammad Yusuf, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota.
Pasalnya, pasangan Yusuf, BBD telah divonis hukum PN Bandung belum lama ini.
Sehingga, Yusuf menurut parpol non koalisi itu, memerlukan pendamping untuk menyelesaikan masa jabatannya.
Petinggi PKB dan NasDem didorong para tokoh parpol itu agar menjadi pendamping Plt. Pasalnya, PKB dan NasDem adalah parpol koalisi BBD-Yusuf di Pilwalkot lalu.
"Pertemuan ini adalah bagian dari gerakan moral bahwa Pak Yusuf itu perlu sosok pendamping untuk melaksanakan roda pemerintahan," ujar Ketua DPC PKB Kota Tasik, H Cece Insan Kamil kepada radartasik.com usai pertemuan.
"Terkait saat ini saya yang dijadikan sebagai topik bahasan, khusus itu mungkin ada tahapannya. Yaitu diinternal PKB sendiri, hasil pertemuan tersebut harus menjadi keputusan kolektif," sambungnya.
Terang dia, hasil dari pertemuan ini juga adalah semangat moral yang harus dibawa ke koalisi BBD-Yusuf.
"Siapapun tak berarti saya, yang terbaik di koalisi kita tawarkan bersama untuk dimusyawarahkan dan dikomunikasikan lagi," terangnya.
Baca juga : Polresta Tasik Amankan 19 Motor Hasil Curian, Barangkali Ada Motor Anda, Ini Daftarnya..
Sementara itu, Bappilu DPD Partai NasDem Kota Tasik, Atam menuturkan, apa yang terjari hari ini adalah hak politik koalisi khususnya NasDem dan PKB serta PPP untuk mengambil momentum.
"Yaitu mengisi jabatan yang kosong. Ini menjadi hak politik kami, terlebih hari ini kita berkumpul dengan parpol non koalisi yang memberikan suport serta dorongan dengan tujuan yang sama," tuturnya.
Yaitu, tambah dia, memajukan Kota Tasik tak bisa digerakan oleh satu orang pemimpin. Ada momentum dan waktu yang bisa kita ambil. Jangan sampai lewat. "Kalau tidak diambil maka bebannya akan sangat berat," tambahnya.
Sementara itu Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tasik, H Nandang Suryana mengatakan, parpol koalisi BBD-Yusuf harus mengerucutkan dulu arah kesepakatannya seperti apa agar ada kesepahaman.
"Jelas kondisi wali kota hari ini saya lihat komunikasinya jadi kendala. Kami, Gerindra pemenang di DPRD tak ada sama sekali komunikasi. Ini yang harus diubah," katanya.
Menurut dia, Plt komunikasinya vakum. Maka, setelah plt nanti dilantik menjadi wali kota definitif perlu disikapi bersama calon pendampingnya.
"Koalisi seperti apa rumusannya harus ditentukan dan jangan emosional. Jangan sampai wakilnya nanti susah komunikasi juga. Itu dari kami Gerindra. Mohon koalisi proaktif, menentukan pengisian Z2," harapnya.
Ketua DPC PDI-Perjuangan Muslim menandaskan, dirinya sebagai ketua partai khawatir melihat kondisi saat ini, terutama masalah kepemimpinan dalam menggulirkan kebijakan daerah.
"Kalau koalisi sudah clear, PKB, NasDem Golkar dan PPP, kita menginginkan ada pendamping untuk Plt. Kalau dijabat hanya wali kota sendiri bukan tidak percaya, tapi berat untuk menyelesaikan masalah," tandasnya.
Maka, tukas dia, parpolnya mendorong agar Yusuf ada pendamping hingga masa jabatannya. "Intinya ingin ada wakilnya. Kesepahaman hari ini bukan intervensi, tapi kekhawatiran akan kondisi daerah," tukasnya.
(rezza rizaldi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
