Jubir Wapres : Ma’ruf Amin tak Dilibatkan dalam Penyusunan Perpres Investasi Miras
Rabu 03-03-2021,10:16 WIB
JAKARTA - Juru bicara (Jubir) Wakil Presiden (Wapres), Masduki Baidlowi mengungkapkan, Wapres KH Ma'ruf Amin tidak tahu adanya aturan soal investasi usaha minuman keras (miras) di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Pasalnya dalam penyusunannya Maruf Amin tidak dilibatkan.
“Wapres tidak tahu memang ini. Tidak semuanya dilibatkan,” ungkapnya, Selasa (2/3).
Disebutkannya, Ma'ruf Amin cukup kaget dengan adanya pemberitaan terkait aturan tersebut. Terlebih lagi muncul pendapat yang menyerang dirinya.
“Makanya kaget wapres ketika mendengar berita ramai seperti itu. Apalagi ada serangan langsung kepada Wapres,” ujar Masduki.
Alhasil, Maruf Amin melakukan pertemuan khusus dengan Jokowi membahas Perpres tersebut.
“Wapres tadi pagi ketemu empat mata dengan presiden. Dan presiden diyakinkan untuk bagaimana agar itu dicabut dan akhirnya memang presiden sudah (mencabut). Sehingga ketika dikonfirmasi kepada Wapres ibaratnya tumbu ketemu tutup. dinyatakan dengan tegas oleh presiden dan viral kan,” pungkasnya.
Menanggapi tidak dilibatkannya Wapres Ma'ruf Amin dalam sejumlah kebijakan penting bagi negara, termasuk mengenai Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal investasi miras di beberapa daerah. Penyusunan perpers ini, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyayangkan .
“Untuk kebaikan bangsa dan negara, seharusnya kordinasi pemimpin negeri itu selalu seiring sejalan dan komunikasi. Jangan sendiri-sendiri apalagi tak diberi tau seperti ini. Duh miris,” kata Mardani Ali Sera dikutip keterangan tertulisnya, Rabu (3/3).
Mardani menilai, keputusan negara bisa amburadul jika pengelolaannya tidak ada saling koordinasi antara atasan dan bawahan.
“Jika mengelola negara seperti ini, kurang koordinasi dan tanpa komunikasi, bisa menghasilkan keputusan amburadul,” katanya.
“Rugi dan sayang sekali kita punya Wapres yang memiliki kompeten dan berilmu, namun tidak diajak berdiskusi presiden dalam urusan-urusan penting negara,” imbuhnya. (fin/red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
