Polri akan Selesaikan Kasus Novel Lewat Jalur Mediasi

Reporter: radi|
Selasa 23-02-2021,20:16 WIB
Polri akan Selesaikan Kasus Novel Lewat Jalur Mediasi

JAKARTA — Polri akan mengedepankan jalur mediasi dalam penyelesaian laporan dugaan pelanggaran UU ITE terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.   


Prosess mediasi mulai diterapkan usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram dan Surat Edaran Kapolri tentang penanganan perkara Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE).   

“Sejak Surat Edaran (SE) dan STR (Surat Telegram) muncul, artinya semua (kasus ITE) diperlakukan seperti itu. Kasus Novel juga akan sama, diberlakukan SE itu,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (23/2).   

Sebelumnyaa, Sigit menerbitkan surat telegram mengenai pedoman bagi penyidik dalam penegakan hukum kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia.   

Surat telegram itu bernomor: ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang pedoman penanganan hukum kejahatan siber berupa pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghinaan.   

Surat itu ditandatangani oleh Wakabareskrim Polri Irjen Wahyu Hadiningrat atas nama Kapolri.   
Dalamm surat telegram tersebut, Sigit meminta kasus pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan bisa dapat diselesaikan dengan restorative justice dan tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku.   

Dalamm tiga kasus itu, penyidik diminta memedomani Pasal 27 ayat 3 UU ITE; Pasal 207 KUHP; Pasal 310 KUHP; Pasal 311 KUHP.   

Kemudiann sejumlah tindak pidana UU ITE bisa dimasukkan ke dalam kategori berpotensi memecah belah bangsa bila mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama, serta diskriminasi ras dan etnis.   

Untuk kasus SARA, proses hukumnya berpedoman pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE; Pasal 156 KUHP; Pasal 156a KUHP; Pasal 4 UU nomor 40 Tahun 2008.  

Kemudian penanganan penyebaran berita bohong memedomani Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946.   

Penyidik diminta melaksanakan gelar perkara dengan Kabareskrim atau Dirtipidsiber secara virtual meeting/zoom meeting dalam setiap tahapan penyidikan dan penetapan tersangka.   

Kemudian Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.   

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat 19 Februari 2021.   

Diketahui, Novel Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran dianggap melakukan provokasi atas cuitannya melalui Twitter yang mengomentari wafatnya Soni Eranata alias Ustaz Maaher At-Thuwailibi. (ant/red)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: