Komisi III DPRD Jabar Minta Pemprov Lakukan Pembangunan Skala Prioritas
Jumat 19-02-2021,17:30 WIB
ANGGOTA Komisi III DPRD Provinsi Jabar H Arip Rachman SE MM meminta Pemprov Jabar untuk bisa melaksanakan pembangunan yang skala prioritas dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Pasalnya, pendapatan asli daerah (PAD) tahun kemarin mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.
Kata dia, pandemi Covid-19 yang terjadi tahun kemarin dan masih berlangsung saat ini berdampak luas terhadap berbagai sektor, baik pemerintah maupun swasta.
Paling dirasakan pemerintah akibat pandemi adalah anjloknya PAD dari berbagai sektor.
“Pandemi ini menyebabkan semua sektor pendapatan akhirnya tergerus. Mulai dari pajak kendaraan bermotor, BUMD dan semuanya terkena dampak yang sangat signifikan. Jadi untuk tahun ini proyeksi pendapatan pun yang dialokasikan ke APBD II akan menerun,” ujarnya kepada Radar, Kamis (18/2/2021).
“Untuk 2021, kita tidak bisa memaksakan dan tergantung iklim usaha. Seperti BJB tidak mungkin menekan nasabah, hanya melakukan relaksasi saja yang bisa dilakukan BUMD seperti cicilan dan bunga,” katanya, menambahkan.
Kata dia, yang paling drastis penurunan akibat pandemi ini adalah sektor pajak kendaraan bermotor.
Target pada 2020 yang mencapai Rp 25 triliun tidak terealisasi, bahkan untuk menyentuh angka Rp 20 triliun pun tidak sampai.
“Padahal pajak kendaraan bermotor itu biasanya setiap tahun mengalami peningkatan,” kata dia.
Menurut dia, kondisi pandemi ini memang banyak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, karena memang dimaklumi. Mengingat semua sektor usaha terkena imbas dari penyebaran virus corona. Alhasil, masyarakat lebih mementingkan hal lain dari pada membayar pajak dulu.
“Namun, tetap pajak yang belum dibayar harus dilunasi dan menjadi tunggakan,” ujarnya.
Lanjut dia, ketika PAD menurun drastis otomatis anggaran yang akan dipergunakan untuk belanja pembangunan pun berkurang. Maka dari itu, pemerintah harus benar-benar serius dalam merencanakan pembangunan di tengah pandemi dan memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang ada.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus benar-benar merealiasaikan pembangunan yang menjadi prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dengan anggaran yang terbatas karena PAD menurun akibat pandemi bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” katanya, menjelaskan. (yfi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
