Ribuan Honorer Kota Banjar Terancam Menganggur Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat
“Kita masih menunggu peraturan turunan dan menyiapkan langkah-langkah pemetaan. Kemudian, rapat koordinasi dengan kepala daerah dan pihak yang lain untuk merumuskan kebijakan itu. Harus ada regulasi yang lain, dan perlu koordinasi untuk merumuskan kebijakan tersebut,” ujarnya. (Cecep Herdi / Radar Tasikmalaya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: