Anggaran Pendidikan 2023 Naik, Jadi 595,9 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Tinggi Dibandingkan Tahun Lalu
Editor:
usep saeffulloh|
Sabtu 16-04-2022,17:00 WIB
Radartasik.com, Anggaran sektor pendidikan tahun 2023 naik. Menurut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, tahun 2023 di APBN, anggaran pendidikan sebesar Rp 563,6 triliun sampai Rp 595,5 triliun.
Menurut Sri Mulyani, angka ini naik jika dibandingan dengan anggaran pendidikan tahun ini yang mencapai Rp 542,8 triliun.
"Pemerintah memproyeksikan anggaran di sektor pendidikan akan meningkat pada tahun 2023 mencapai Rp 563,6 triliun hingga Rp 595,9 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang anggarannya Rp 542,8 triliun," kata Sri Mulyani, Jumat 15 April 2022.
Sri Mulyani menuturkan, dana tersebut akan mendukung berbagai belanja pendidikan. Seperti beasiswa kepada pelajar.
"Terdiri dari 20 juta siswa kartu Indonesia pintar dan 975,3 ribu mahasiswa," ujarnya.
Kemudian untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk merupakan profesi pendidik sebanyak 264.000 orang
"Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga biaya operasi sampai tingkat PAUD, yaitu pendidikan usia dini di mana 6,5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat," terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani memastikan, defisit APBN 2023 dikisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun atau 2,81% hingga 2,95% dari PDB.
Hal itu menunjukkan dalam penyusunan APBN, dilaksanakan UU 2 tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3%.
"Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3% agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diberikan secara bertahap," ujar Sri Mulyani.
Pemerintah menganggarkan Rp367 hingga Rp402 triliun untuk pembangunan infrastruktur 2023. Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, anggaran sebesar itu karena infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah pada tahun depan.
"Untuk infrastruktur tahun depan masih akan diberikan anggaran yang cukup signifikan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis 14 April 2022.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran sebesar itu juga untuk menyelesaikan berbagai program-program penting seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah.
Kemudian pembangunan pipa transmisi gas dari cirebon-semarang dan jaringan irigasi.
"Selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara serta infrastruktur di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah perlu untuk terus menjaga confidence terhadap keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter.
Sehingga kepercayaan dan stabilitas ekonomi akan tetap terjaga.
"Dengan demikian investasi akan terus meningkat karena memang Indonesia akan melakukan terus perbaikan iklim investasi nya," ujar Sri Mulyani.
Kendati begitu, lanjut Sri, pemerintah tetep bakal mengutamakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
"Sumbangsih APBN untuk dana perlindungan sosial tahun depan maksimal sebesar Rp 349 triliun. Angka itu turun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp 427,5 triliun," ujar Sri Mulyani.
Pembiayaan Lebih Inovatif
Dari sisi fiskal, APBN akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan yang lebih inovatif.
”Oleh karena itu untuk APBN tahun 2023, kita masih akan terus mengkalibrasikan dan mempertajam pada perhitungan untuk belanja, baik pusat maupun ke transfer ke daerah, dan juga estimasi penerimaan negara,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis 14 April 2022.
Langkah ini tidak terlepas dari munculnya defisit APBN tahun 2023 pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun atau 2,81 - 2,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
”Ini artinya melaksanakan Undang-Undang 2 Tahun 2020 dimana defisit APBN tahun 2023 akan kembali dibawah 3 persen,” terang Sri Mulyani usai rapat kabinet di Istana Negara.
Namun pada saat yang sama, APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga terus mendukung program-program pembangunan nasional,” ujar jelas wanita kelahiran Kota Bandar Lampung 26 Agustus 1962 itu.
Lebih rinci, Menkeu memaparkan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 persen hingga 11,76 persen dari PDB atau kisaran Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun.
Sementara, belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB atau antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun.
”Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun, dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp800 triliun hingga Rp826 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Di dalam mendesain APBN, Menkeu menjelaskan terdapat beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan, seperti kenaikan inflasi dan pengetatan moneter.
Hal ini berdampak pada sisi utang yang akan dikelola, baik tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar.
Kondisi ini menjadi pertimbangan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen yaitu agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
