130 Kepala Sekolah di Bandung Belum Dilantik, Ketua AMS: Darurat Pendidikan
Jumat 08-04-2022,21:00 WIB
Radartasik.com — Sedikitnya 130 calon kepala sekolah nasibnya belum mendapat kejelasan. Mereka belum bisa dilantik, mengingat belum adanya pelantikan Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung Definitif.
Belum dilantiknya para calon kepala sekolah ini mengganggu dan menghambat pelayanan pendidikan di Kota Bandung.
“Kota Bandung darurat Pendidikan kurang lebih 130 calon kepala sekolah mengambang dan seharusnya cepat dilantik,” ujar Ketua Angkatan Muda Siliwangi Noery Ispandji Firman saat ditemui di Sekretariat AMS Jl. Braga Nomor 25-B, Jumat (8/4).
Menurut Noery, hal tersebut harus diantisipasi oleh Plt Wali Kota Bandung sembari menunggu adanya izin pelantikan kepala sekolah.
“Ada 4 orang kepala sekolah di SD sudah habis masa jabatannya. Kami mendesak Kemendagri atau bapak Plt Wali Kota, pemerintah provinsi harus eksis, mobile menjemput bola,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Kota Bandung Cucu Saputra menuturkan, eksistensi dan keberadaan kepala sekolah yakni jabatan fungsional yang khusus dan istimewa, karena diatur Permendikbud nomor 6 dan direvisi menjadi nomor 40 tahun 2021.
“Kepala sekolah itu adalah guru yang diangkat oleh kepala satuan pendidikan. Tugas kepala sekolah itu, bukan hanya menata fisik sekolah,” katanya.
“Kepala sekolah itu sebagai pemimpin pengajaran dan juga supervisor. Maka dengan memberikan jabatan PLT ke kepala sekolah bukan solusi. Karena kehadirannya harus ada mulai dari murid datang hingga meyakinkan sekolah aman,” tambahnya.
Selain itu, Iwan Hermawan selaku ketua Forum Aksi Guru Indonesia menyampaikan bahwa sekarang sudah mendekati PPDB, dia mengkhawatirkan bagaimana kepanitiaannya berjalan mengahadapi tahun ajaran baru dan kurikulum baru.
“Masalahnya Plt Wali Kota Bandung tidak punya kewenangan untuk melantik kepala sekolah, Plt bisa melantik jika diberi izin oleh Mendagri untuk diberi kewenangan agar segera mengizinkan pelantikan,” ucapnya.
Iwan menyampaikan bahwa anak kelas 6 SD dan kelas 9 SMP akan segera mendapat ijazah, menurutnya tidak elok jika ijazah ditandatangani oleh Plt kepala sekolah.
Jika ada keterlambatan pelantikan dalam waktu yang lama maka akan berdampak, pada tiga hal.
Pertama, terdapat beberapa CKS yang gagal menjadi Kepala Sekolah karena kadaluarsa Usia melebihi 56 tahun dan akan terkendala persyaratan kepala sekolah dari kemendikbudristek harus dari guru penggerak.
Kedua, adanya kerugian negara karena Pendidikan Kepala Sekolah di LP2KS menggunaan dana dari APBD kota Bandung Ketidak siapan sekolah dalam menghadapi PPDB 2022, dan Perubahan.
Ketiga, kurikulum pada tahun pelajaran 2022-2023 di karenakan terkendala kepala sekolah definitif Tidak efektifnya plt kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya apalagi satu orang Kepala sekolah ditugaskan Plt di tiga sekolah. (JabarEkspres)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
