Soal Reshuffle Kabinet Jokowi, Begini Kata PDIP, NasDem dan Pengamat
Selasa 29-03-2022,02:30 WIB
radartasik.com, JAKARTA — Evaluasi kinerja menteri hingga perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat merespons kabar evaluasi menteri.
Khususnya, kabar reshuffle Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi setelah heboh kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
Melihat gaya kepemimpinan Jokowi yang turun ke pasar untuk meninjau situasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, dia menilai Jokowi bisa menentukan keputusan.
”Tentu saja Pak Jokowi punya instrumen yang cukup untuk mengambil keputusan, termasuk melakukan evaluasi atas kerja para menterinya,” kata Hasto, Senin (28/3/2022).
Hasto menegaskan sejak awal Jokowi telah memberikan arahan kepada para menteri untuk membantu perekonomian masyarakat.
Tidak hanya itu, pemerintah juga dinilai harus terus menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui upaya peningkatan imunitas tubuh.
Saat ditanya soal rencana reshuffle kabinet pemerintah Jokowi, Hasto hanya menjawab singkat. ”Pak Presiden yang tahu,” ucap Hasto Kristiyanto.
NasDem Biasa Saja
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengeklaim kader partainya yang ditunjuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah bekerja optimal membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena itu, Ali tidak khawatir kadernya akan diganti, setelah adanya luapan kemarahan yang disampaikan Jokowi atas kinerja para menteri.
”Kami merasa biasa-biasa saja, apalagi kementerian yang dari kader Partai NasDem, alhamdulillah juga tidak ada yang mengecewakan,” kata Ahmad Ali saat dihubungi, Sabtu (26/3/2022).
Namun demikian, Ali menyatakan Partai NasDem tetap menghormati hak prerogatif yang dimiliki Jokowi sebagai Presiden RI. Sebab, kepala negara merupakan pejabat yang berhak melakukan reshuffle kabinet.
”Kembali lagi bahwa urusan reshuffle kabinet itu adalah prerogratif presiden. Tidak bisa dicampuri oleh siapa pun. Itu hak mutlak oleh presiden,” ujar legislator Komisi III DPR RI itu.
Sinyal Kuat
Di lain sisi, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai Presiden Jokowi mengirim sinyal kuat akan melakukan reshuffle kabinet, pascaaksi marah terhadap kinerja menteri di Kabinet Indonesia Maju.
”Saya melihatnya kode atau peringatan akan ada reshuffle,” kata Ujang melalui layanan pesan, Sabtu (26/3/2022).
Menurut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini, sinyal seperti itu bukan sekali saja dilakukan Jokowi. Sebelumnya, kepala negara pernah menyentil kinerja menteri, lalu kemudian melakukan reshuffle.
”Lihat saja pada reshuffle sebelumnya, Jokowi juga menyentil menteri-menterinya di rapat kabinet,” beber Ujang.
Sebelumnya, Jokowi meluapkan kemarahan ketika menghadiri acara Pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali, Jumat (25/3/2022).
Kemarahan Jokowi tersebut karena banyak kementerian, pemda, dan BUMN yang membeli produk luar negeri alias impor.
”Itu kadang-kadang gimana toh, aduh. Saya detailkan lagi, gregetan saya,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa makin kuat apabila anggaran impor dibelikan produk dalam negeri alias UMKM.
Anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, di daerah Rp 535 triliun, dan BUMN mencapai Rp 420 triliun.
”Coba dibelokkan semuanya ke sini (membeli barang UMKM, red), barang yang dibeli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi,” tutur Jokowi. (ast/jpnn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
