BSoD Ajak Milenial Aktif Mengawal Demokrasi

radartasik.com, RADAR TASIK - Bandung School of Democracy (BSoD) mengadakan webinar tentang Perspektif Kelompok Muda dan Mahasiswa terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024, Sabtu (12/3/2022). Tujuannya agar generasi milenial berpartisipasi aktif dalam mengawal kesehatan demokrasi di Indonesia.

Direktur Eksekutif BSoD Fahmy ISS Wahyudy mengatakan, webinar ini merupakan upaya mengawal demokrasi. Dengan begitu bisa tumbuh dan berkembang.”Sebab, tanpa demokrasi, kita akan terjerat bencana otoritarianisme dan kediktatoran,” katanya secara virtual di Zoom, Sabtu (12/3/2022).Oleh karenanya, sambung ia, agar tidak terjerat otoritarianisme dan kediktatoran tersebut, pihaknya mendiskusikan bersama Ketua KNPI Jawa Barat Ridwansyah Yusuf, Korwil III DKI Jakarta-Jabar- Banten Andreas Simanjuntak, Ketua KAMMI Jawa Barat Ahmad Jundi, Peneliti IPRC M Indra Purnama, Presiden Mahasiswa Telkom University Naufal Shihab.Selain itu, ada Presiden Mahasiswa Unikom Alby Rizla.Tema yang diusung yakni Perspektif Kelompok Muda dan Mahasiswa terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024.”Kaum muda harus melek terhadap wacana politik yang kini sedang hangat, yakni penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode,” ujarnya.Sebab, isu penundaan Pemilu 2024 bukan hal yang baru, sudah bergulir tahun lalu yang terus menerus bergulir seperti bola salju. Terlebih, menariknya baru-baru ini elit politik juga menyampaikan langsung wacana penundaan Pemilu 2024.”Lalu isu itu, memancing respons para akademisi, peneliti, aktivis, dan lainnya. Mestinya juga para kaum milenial ikut mengawal jalannya demokrasi agar sehat,” katanya.Generasi Z dan milenial harus mengawal demokrasi karena mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Dengan begitu dapat mempengaruhi kemajuan demokrasi yang lebih baik.Dikutip dari hasil sensus penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia.Sementara itu, jumlah penduduk paling dominan kedua berasal dari generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87 persen.”Dengan demografi penduduk Indonesia yang sedemikian besar generasi milenial tidak mungkin luput dari pembicaraan politik di tengah masyarakat,” ujarnya.Untuk itu, kata ia, memilih tema untuk kelompok muda ini, karena pengaruh signifikan untuk kemajuan demokrasi di Indonesia. Apalagi untuk menyongsong pemilu pada 2024 dan selanjutnya memiliki jumlah yang banyak.”Oleh karenanya, saya mengajak kelompok muda terlibat menjadi partisipasi yang aktif dalam sosial politik. Bukan hanya partisipasi pasif dalam momentum Pemilu,” katanya.Oleh karenanya, isu penundaan Pemilu 2024, menarik dibahas. Utamanya pandangan kelompok muda sebetulnya seperti apa, sebab secara suaranya mendominasi pada Pemilu.”Arah webinar ini saya mengajak kelompok muda berbicara lebih jauh sosial politik. Tentunya agar suara kelompok muda ini dapat didengarkan oleh semua kalangan,” ujarnya.Presiden Mahasiswa Unikom Alby Rizla menyampaikan narasi yang terus digaungkan para elit politik tentang penundaan Pemilu 2024 adalah perilaku amoral atau tidak moral. Sebab, adanya narasi seperti itu akan berdampak memprihatinkan terhadap demokrasi Indonesia.Terlebih, klaim elit politik atas kepuasan pemerintah Jokowi, menjadi kekhawatiran masyarakat. Karena berdampak besar pada demokrasi yang sudah dijaga dan diperjuangkan selama ini.”Saya pun menyesalkan atas adanya elit politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2022 demi kepentingan kelompoknya. Sehingga itu merupakan amoral para elit politik yang haus akan kekuasaan,” katanya.Dengan adanya itu, mahasiswa langsung bersikap menolak segara wacana ataupun isu penundaan Pemilu 2024 dan penambahan jabatan tiga periode presiden. Karena dapat mengebiri demokrasi di Indonesia.”Adanya isu dan wacana manuver istana yang bernafsu menjabat lebih lama, membuat pemuda/aktivis/mahasiswa bereaksi. Sebagai agen kontrol sosial mesti mengembalikan lagi demokrasi yang murni yakni berpihak masyarakat tanpa ada kepentingan oligarki,” katanya.Peneliti IPRC M Indra Purnama menjelaskan, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode sudah menjadi bahan kajian di ruang publik.Terlebih, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.Kemudian, mencermati dinamika politik belakangan ini, setidaknya tiga partai menyatakan dukungan penundaan Pemilu 2024, yakni Partai Golkar, PKB dan PAN.Dalam wacana tersebut untuk mewujudkannya tidak mudah, karena harus ada tiga hal ditempuh, yakni; Presiden mengeluarkan dekrit sebagai sebuah tindakan revolusioner, menciptakan konvensi ketatanegaraan, dan amendemen UUD 45.”Peluang sampai saat ini sulit, sebab Presiden taat konstitusi yang mengharuskan menjabat dua periode. Namun melihat perkembangan dinamika politik di Indonesia cukup cair dan solid pada masa kepemimpinan Jokowi, walaupun agak sulit untuk melakukan amandemen UUD 1945 kemungkinan ada saja,” ujarnya. (riz)

Sumber: