Mahasiswa Soroti Kegaduhan BPNT

radartasik.com, RADAR TASIK — Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa uang Rp 600 ribu bagi warga kurang mampu di Kota Tasikmalaya disoroti kalangan mahasiswa. Para pelajar dari perguruan tinggi itu menemukan banyak keluhan dan kericuhan selama penyaluran bantuan berlangsung.

Perwakilan Forum Mahasiswa Kota Baru, M Fauzan menyoroti pendistribusian BPNT di wilayahnya yakni Kotabaru Kecamatan Cibeureum beberapa waktu lalu. Penyaluran bantuan sosial pada Sabtu (26/2/2022) tersebut menuai banyak kontroversi antar kalangan warga. Penyebabnya kebijakan yang bersifat ambigu atau tidak jelas, sehingga menjadi polemik di kalangan publik.”Khususnya pada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Harusnya, sejalan dengan peraturan yang menjadi rujukan mekanisme bantuan sosial, sosialisasi dan edukasi didahulukan, sebelum eksekusi di lapangan. Faktanya semua dilangsungkan sporadis dan membuat kebingungan warga, alhasil jadi kegaduhan,” tuturnya kepada Radar baru-baru ini.Menurut dia, kondisi warga di kawasan Kotabaru sempat memanas dan nyaris ricuh. Pihak kelurahan pun memanggil salah satu pihak warga setempat yang terlibat pertikaian. ”Kondisi itu, kita memiliki sendiri bukti dan data percakapannya. Ini jelas tidak menjadi tindakan efektif. Bahkan lurah saat kita tanyai malah menjawab tidak tahu,” ujar Fauzan.Menurut dia, kegaduhan atau ketidaklurusan informasi di wilayah kelurahan tersebut bukan perkara baru. Pihaknya menuntut ada evaluasi dari level kecamatan bahkan tingkat kota, supaya pelayanan dan informasi publik bisa disampaikan dengan jelas dan lugas dari unsur pemerintahan terbawah yakni kelurahan.”Jika tidak, bisa saja dari jabatan kepala lurahnya atau di pindahkan saja itukan bagian daripada tindakan yang lebih tegas. Sebab, karena kelalaian pihak kelurahan warga terjadi kericuhan,” ujarnya.Wawancara terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya Hendra Budiman mengakui peralihan mekanisme dalam penyaluran BPNT tahun ini kerap menuai kebingungan. Mengingat, adanya proses transisi dari pelaksanaan program serupa di tahun sebelumnya yang berupa komoditas pangan menjadi uang tunai.”Memang kita akui banyak terima keluhan atau pun laporan dari masyarakat. Kondisinya memang transisi, dan pendistribusian dengan mekanisme baru ini tidak dibarengi dengan pedoman umum, maka kelihatannya stakeholder di level kelurahan memiliki ragam tafsir,” tuturnya. (igi)

Sumber: