Soal Wacana Penundaan Pemilu, PDIP Sentil Orang Dekat Lingkar Presiden Jokowi
Jumat 04-03-2022,13:30 WIB
Radartasik.com, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaksanakan survei soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hasilnya, mayoritas masyarakat justru menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.
Survei LSI diadakan pada akhir Februari dengan sampel 1.197 responden. Menggunakan metode simple random sampling. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional dengan margin of error kurang lebih 2,89 persen.
Survei yang dilakukan LSI membagi pendapat publik dalam tiga hal. Yakni, penundaan pemilu dengan alasan pandemi Covid-19 belum berakhir, penundaan pemilu karena ekonomi terpuruk, dan penundaan untuk melanjutkan agenda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Dari tiga hal tersebut, hasil survei menunjukkan penolakan yang sangat dominan di masyarakat. Angka penolakan dari ketiganya ada di kisaran 68‒71 persen. Sedangkan yang setuju hanya berkisar 20‒24 persen.
Direktur LSI Djayadi Hanan mengatakan, pengetahuan publik terhadap isu penundaan pemilu belum merata. Pihaknya mencatat yang tahu hanya di kisaran 50 persen.
Meski demikian, dua kelompok itu sudah memiliki pendapat. Yakni, menolak wacana perpanjangan. Bahkan, jika dikomparasikan, di kelompok yang tahu isu penundaan pemilu, angka penolakannya lebih tinggi. Yakni, 74‒75 persen. Berbanding 62‒67 persen di kelompok yang tidak tahu itu.
”Artinya, kalau isu ini makin disebarkan, tingkat penolakan cenderung tinggi,” ujarnya, Kamis (3/3/2022).
Djayadi menambahkan, penolakan terhadap wacana perpanjangan terjadi secara merata di berbagai segmen demografi. Baik dari segi desa-kota, strata pendidikan, latar belakang pekerjaan, gender, pilihan partai politik, maupun sebaran wilayah.
Tercatat hanya pendukung PSI dan Nasdem yang angka persetujuan terhadap wacana itu di atas 50 persen. Kemudian, dari segi wilayah, persetujuan hanya datang dari Maluku dan Papua.
Bahkan, mayoritas masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo juga menolak wacana perpanjangan. Angka penolakan di kisaran 59‒62 persen. Sebanyak 52,4 persen eks pendukung Jokowi-Ma'ruf juga menolaknya.
”Jadi, masyarakat yang puas pun tetap memilih agar (Jokowi-Ma'ruf, Red) menyelesaikan masa jabatannya pada 2024,” tuturnya.
Dengan data tersebut, Djayadi menilai wacana perpanjangan masa jabatan harus dihentikan. Dan, diskursus publik bisa difokuskan pada persiapan Pemilu 2024 yang waktunya sudah diputuskan pada 14 Februari.
Sikap PDIP Tetap Menolak Penundaan Pemilu
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi hasil survei tersebut. Bagi PDIP, apa pun hasil survei tidak mengubah sikap partai yang menolak wacana itu.
”Ada atau tidak ada survei, sikap Ibu Megawati tetap sama,” tegasnya.
Hasto menjelaskan, sejak isu perpanjangan jabatan muncul, PDIP sudah menyatakan penolakan. Sebab, usulan yang disampaikan tiga ketua umum partai politik tidak sejalan dengan konstitusi.
Bagi PDIP, konstitusi yang lahir dari falsafah bangsa harus dihormati. Termasuk di dalamnya amanah untuk menggelar pemilu lima tahunan.
”Itu kultur demokrasi yang harus dijaga,” kata politikus asal Jogjakarta tersebut.
Hasto juga menyindir orang-orang di lingkaran Presiden Jokowi yang ditengarai tidak memahami keinginan presiden. Dengan begitu, wacana perpanjangan masa jabatan kembali bergulir liar. Padahal, dalam berbagai kesempatan, presiden sudah menyatakan penolakannya.
Sikap senada disampaikan Sekretaris Fraksi Nasdem DPR Saan Mustofa. Bagi Nasdem, survei tersebut menguatkan sikap partainya.
”Nasdem akan menjalankan apa yang diamanatkan konstitusi,” ujarnya.
Sebagai pendukung pemerintah, partai politik pengusung bangga dengan kepuasan kepada presiden yang tinggi. Namun, dia meminta kepada semua pihak tidak memanipulasinya untuk agenda lain.
”Jangan dimanipulasi untuk memperpanjang,” imbuhnya.
Saan menegaskan, sikap Nasdem terhadap isu perpanjangan jabatan akan konsisten. Dia mengajak semua elite untuk kembali fokus mempersiapkan tahapan pemilu yang sudah disepakati.
Bahan Survei Jadi Bahan PKB Evaluasi Sikap Partai
Sementara itu, sebagai salah satu partai pengusul penundaan pemilu, PKB mengapresiasi hasil survei LSI. Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menyebutkan, survei itu akan menjadi bahan bagi PKB untuk mengevaluasi sikap partai.
”Kami akan menyampaikan hasil survei ke Ketum,” ujarnya.
Luqman juga kembali menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu tidak datang dari pribadi Muhaimin Iskandar. Namun, berdasar aspirasi yang disampaikan sejumlah kelompok dalam berbagai pertemuan.
Karena PKB bukan partai dominan, usulan itu dikomunikasikan dengan partai lain.
”Ternyata PKB nggak sendirian, terbukti Pak Airlangga (Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar) dan Pak Zulhas (Zulkifli Hasan, ketua umum PAN) juga menerima aspirasi yang sama,” kata dia.
Meski menimbulkan polemik, Luqman menilai apa yang disampaikan Muhaimin membawa efek positif. Yakni, terbukanya wacana penundaan pemilu yang selama setahun terakhir hanya kasak-kusuk publik.
Disinggung soal sikap partai pasca munculnya hasil survei, wakil ketua Komisi II DPR itu mengaku akan mengkaji lagi. Yang pasti, aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan PKB.
Serikat Buruh Tegas Menolak
Terpisah, penolakan atas usulan perpanjangan masa jabatan disampaikan kaum buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, pihaknya bersama dengan organisasi serikat pekerja/buruh yang terafiliasi tegas menolak usulan penundaan pemilu. Termasuk perpanjangan masa jabatan presiden.
”Kami sudah rapat dan menyatakan menolak keras serta mengecam usulan tersebut,” ungkap pria yang juga menjabat presiden Partai Buruh tersebut.
Menurut dia, usulan itu menyalahi konstitusi. Sebab, pasal 7 UUD 1945 dengan gamblang memberikan batasan masa jabatan presiden maksimal dua periode berturut-turut.
”Demokrasi yang sudah dibuat konsensus bersama tidak boleh tercederai oleh apa pun,” tegasnya.
Selain itu, dia menilai alasan perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19 untuk perpanjangan masa jabatan presiden tersebut tak mendasar. Pasalnya, keadaan inflasi sekarang jauh lebih terkendali dengan angka 3,1 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu juga membaik dibandingkan sebelumnya.
”Para ketua umum partai itu jangan-jangan nggak baca angka-angka ekonomi. Asal bunyi membodohi rakyat. Dipikir rakyat bodoh,” kritiknya.
Dia pun turut menyindir salah seorang ketua umum partai politik karena menggunakan alasan aspirasi petani sawit di Siak sebagai dasar perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut dia, itu kebohongan publik. Sebab, saat dia bertemu para petani di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, tak ada yang menyatakan keinginan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Sebagai informasi, hal tersebut disampaikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Dia menyatakan telah menampung aspirasi dari petani sawit yang menginginkan Jokowi tiga periode.
Untuk menunjukkan penolakannya itu, Partai Buruh dan sejumlah organisasi pekerja/buruh berencana menggelar aksi turun ke jalan di depan gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (11/3/2022). Aksi tersebut juga akan diikuti ribuan buruh di seluruh kota di Indonesia.
”Partai Buruh memilih jalan bersama rakyat. Kami akan melawan dengan people power,” tegasnya.
Anggota DPD Bustami Zainudin juga menolak keras usulan penundaan Pemilu 2024. Menurut dia, penundaan pemilu sangat mengancam stabilitas politik nasional.
”Yang hari ini sudah berjalan dengan sangat baik dan kondusif,” terang senator asal daerah pemilihan Lampung itu. (jp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
