Program BPNT Berjalan, BUMDes Tetap Tak Berdaya, Bupati Tasikmalaya Disarankan Kontak Kemensos
Jumat 04-03-2022,13:00 WIB
Radartasik.com, TASIK — Pemenuhan Program Bantuan Sosial Pangan dari pemerintah pusat atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program sembako, sejatinya pemerintah daerah peka dan menangkap peluang besar untuk membangkitkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Kabupaten Tasikmalaya.
Kepala Desa Padawaras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Yayan Siswandi mengatakan, selama ini faktanya, BUMDes yang menjadi salah satu sumber peningkatan ekonomi desa tidak diberikan peran untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya dalam program BPNT.
"Padahal, BUMDes sebagai badan usaha berbadan hukum yang dikelola oleh desa, memiliki ruang besar dan terlibat langsung dalam penanganan kemiskinan masyarakat di desa," kata Yayan Siswandi kepada radartasik.com, Jumat (4/3/2022).
Menurut Yayan Siswandi, tidak ada salahnya, barang-barang untuk program BPNT, seperti beras atau kacang-kacangan dan lainnya dibeli dari para petani di desa, kemudian dibeli BUMDes lalu disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.
"Hasil panen dibeli dan ditampung BUMDes dan disiapkan bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Jelas akan berdampak manfaat luas bagi masyarakat petani. Salah satunya keterjaminan harga gabah maupun beras, karena harga standar beras di BPNT sudah baku," ujar Yayan Siswandi mengusulkan.
“Petani diuntungkan dan nantinya tidak akan ada istilah gabah murah, ketika dibeli agen dari luar, sebagaimana yang selama ini dikeluhkan para petani,” ujar kades muda ini.
"Selama ini kan, BPNT beras dibeli KPM dari e-warong yang notabene disuplai pihak supplier besar yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat petani setempat secara ekonomi," kata Yayan Siswandi.
Maka ketika BUMDes dilibatkan dalam program BPNT, maka, kata Yayan Siswani, tentu hasil panen masyarakat setempat, yang memiliki keterjaminan dari segi kualitas, akan memberi manfaat lebih bagi para penerima manfaat.
Saat hasil produksi petani desa dibeli BUMDes untuk pengadaan program BPNT, kata Yayan Siswandi, ekonomi di desa menjadi lebih berdaya.
“Di Desa Padawaras sendiri memiliki ratusan hektare sawah yang sangat potensial menghasilkan tonan beras apalagi didukung dengan irigasi Padawaras,” kata dia.
"Kami yakin tidak akan kekurangan beras jika harus menutupi kebutuhan KPM untuk satu tahun penuh yang hanya beberapa keluarga saja," katanya.
Saat ini, kata Yayan Siswandi, tinggal bagaimana pemerintah daerah memiliki frekuensi dan keinginan yang sama atas kemajuan ekonomi desa. Salah satunya membuat aturan hukum dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dari petani untuk dibeli BUMDes lalu disalurkan kepada keluarga penerima manfaat BPNT.
"Desa-desa lain pun tentunya memiliki potensi yang sama bahkan bisa jadi jauh lebih besar. Maka jika desa belum memiliki BUMDes, sedianya dapat menyesuaikan agar bagaimana potensi para petani setempat tetap dapat dimanfaatkan dan menjadi kekuatan ekonomi segenap masyarakat desa,” ujar Yayan Siswandi yakin.
Melihat potensi itu, kata Yayan Siswandi, butuh kebijakan pemerintah agar BUMDes benar-benar dapat bergerak termasuk dukungan dari sisi permodalannya.
"Saya berharap Bupati (Tasikmalaya) mengusulkan hal ini ke Kementerian Sosial. Kami sendiri pernah memberi masukan kepada pemerintah terkait pemberdayaan BUMDes, tetapi heran justru BUMDes tidak boleh andil dalam program BPNT," katanya.
Jika BUMDes diberdayakan dalam program BPNT, maka akan sesuai dengan tujuan pemerintah bahwa BUMDes tidak hanya eksis namanya saja, tapi betul-betul hadir dan menjembatani petani setempat untuk kebutuhan masyarakat sekitarnya.
"Jargon dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat itu akan betul-betul dirasakan ketika BUMDes diberdayakan dalam BPNT," ujar Yayan. (ujang nandar / radartasik.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
