Sukseskan Program Satu Desa Satu PAUD, Nadiem Makarim Apresiasi Komitmen Ribuan Kades

radartasik.com, RADAR TASIK - Lebih dari seribu kades berkomitmen memperkuat pendidikan berkualitas melalui satu desa, satu PAUD. Data pokok pendidikan atau Dapodik 2021 mencatat masih terdapat sekitar 19 ribu desa yang belum mempunyai satuan pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Sekitar 19 ribu desa belum mempunyai satuan PAUD, padahal usia dini 0-6 tahun merupakan usia emas. Ini tantangan besar bagi kami,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam seminar nasional bertajuk Menuju Pendidikan Desa Berkualitas, Melalui Penyelenggaraan PAUD Berkualitas di Desa secara daring, Kamis (24/2/2022).Nadiem mengapresiasi kerja sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, yang bersama-sama Kemendikbudristek mendorong kualitas penyelenggaraan pendidikan di desa, sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Pentingnya PAUD ditegaskan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Halim Iskandar.Kemendes PDTT telah mencanangkan pendidikan desa berkualitas sebagai salah satu targetnya. Menurut dia, pendidikan berkualitas yang tersedia di lingkungan desa, juga harus bisa dinikmati seluruh anak usia dini Indonesia yang tersebar di sekitar 80 ribu desa seluruh nusantara. Hadirnya layanan PAUD yang berkualitas di setiap desa, ditegaskan oleh kedua menteri, sangat dipengaruhi oleh kepala desa, lurah, dan aparatur desa lainnya yang merupakan garda depan pembangunan daerah.Para kepala desa yang hadir dalam seminar nasional diharapkan bisa meneruskan program-program pemerintah kepada seluruh masyarakat, demi mewujudkan pendidikan berkualitas di desa.“Bukan hanya penting untuk memiliki PAUD di desa, tetapi lebih jauh adalah PAUD yang berkualitas,” ucap Menteri Nadiem.Nadiem juga menyampaikan kembali kabar gembira bahwa PAUD sekarang didukung dua inovasi yang baru saja diluncurkan. Pertama, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar yang memungkinkan guru mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, dengan mempertimbangkan karakter potensi dan keragaman peserta didik serta kondisi sekolah masing-masing.Kedua, reformasi kebijakan BOP PAUD yang dilakukan bersama-sama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Sekarang nilai satuan BOP PAUD bervariasi sesuai tingkat kemahalan daerah, penyalurannya langsung masuk ke rekening satuan pendidikan, dan pemanfaatannya pun jauh lebih fleksibel.“Hal ini selaras dengan program pembangunan desa berkelanjutan yang mana setiap desa punya karakteristik unik dan harus jadi kekuatan pembangunan desa itu sendiri,” imbuh Menteri Nadiem. Menteri Halim menambahkan, para kepala desa belajar bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk membentuk, meresmikan dan mengelola PAUD berkualitas.Menjadikannya prioritas pembangunan desa, memasukkannya ke dalam berbagai instrumen kebijakan dan penganggaran, serta menjadikannya titik untuk berkolaborasi lintas pihak dan lintas sektor. (esy/jpnn)

Sumber: