Soal Usulan Penundaan Pemilu 2024, Demokrat: Jangan Main Ciluk Ba
Kamis 24-02-2022,12:00 WIB
Radartasik.com, Pemerintah diminta tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Presiden Joko Widodo juga disarankan secara terbuka menolak perpanjangan masa jabatan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyampaikan tidak setuju atas usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan Pemilu 2024 ditunda. Adapun, penundaan itu diusulkan 1 sampai 2 tahun.
Dia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak usulan tersebut.
“Presiden Jokowi sebaiknya menyatakan secara jelas dan terbuka sikapnya untuk menolak perpanjangan masa jabatan dengan alasan apapun,” ungkap dia kepada wartawan dikutip, Kamis (24/2/2022).
“Jangan main ciluk ba. Bilang tidak mau namun diam-diam menyuruh parpol pendukungnya untuk dorong perpanjang masa jabatan,” sambungnya.
Sebab, usulan dari Wakil Ketua DPR itu jelas melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia.
“Pertama, usul itu jelas melanggar konstitusi. Politik harus dijalankan menurut konstitusi. Bukan menurut selera kekuasaan. Menurut konstitusi, Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali untuk Pileg dan Pilpres. Patuhlah pada konstitusi,” kata Benny.
Menurutnya, alasan penundaan karena faktor ekonomi itu tidak masuk akal, karena kini perekonomian Indonesia pun sudah mulai mengalami pertumbuhan.
“Alasan penundaan tidak masuk akal karena justru kondisi ekonomi sosial dan politik baik-baik saja,” tuturnya.
Selain itu, tingkatan kepuasan di atas 70 persen terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi jangan digunakan sebagai alasan untuk mengangkangi konstitusi. Masa jabatan presiden itu hanya lima tahun baik dalam kondisi sukses maupun tidak sukses.
“Menurut survei, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi di atas 70 persen. Ini modal untuk bisa menjalankan kalender konstitusi secara tertib,” tambah Benny.
“Sebaiknya semua pimpinan Parpol dan golongan di masyarakat tetap patuh pada konstitusi. Jangan bawa lagi negara ini ke jalan sesat yang bikin negara kita terpuruk terus. Perpanjangan masa jabatan dengan alasan untuk pertahankan prestasi sekarang adakah alasan penuh kepalsuan,” tandas dia.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan respons terkait usulan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang ingin Pemilu 2024 ditunda hingga satu atau dua tahun.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan konsisten berjuang mengikuti konstitusi. Maksudnya adalah pemilu harus diselenggarakan 5 tahun sekali dan maksimal presiden hanya dua periode saja.
“PKS akan konsisten berjuang sesuai konstitusi. Pemilu tiap lima tahun dan maksimal dua periode untuk jabatan Presiden,” terang dia kepada wartawan, Rabu (23/2/2022).
Ia menyebutkan, jangan sampai terjadi rezim otoriter karena waktu berkuasa yang begitu lama. Oleh sebab itu, dia menilai semua harus taat pada aturan konstitusi yang ada.
“Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali,” tegas Anggota Komisi II DPR RI ini.
Adapun, Muhaimin Iskandar mengusulkan bahwa Pemilu 2024 perlu ditunda karena tak ingin menghambat proses pemulihan ekonomi. Namun, Mardani sendiri mengatakan hal itu tidak ada hubungannya.
Ia mengklaim selama perhelatan pemilu diselenggarakan, tidak pernah mengganggu pembangunan dalam negeri. Untuk itu, Mardani menepis alasan serta usul tersebut.
“Pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan. Justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita,” tukas dia. (jp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
