Varian Omicron Sudah Masuk Garut, 14 Hari Belajar Tatap Muka Disetop

Varian Omicron Sudah Masuk Garut, 14 Hari Belajar Tatap Muka Disetop

radartasik.comGARUT — Pemerintah Kabupaten Garut terus melakukan upaya meminimalisir penyebaran Covid-19. Langkah itu dilakukan karena virus corona varian omicron sudah ditemukan di Kabupaten Garut.


“Hasil evaluasi, ternyata ada satu orang usia dewasa yang positif terpapar omicron,” ujar Bupati Garut H Rudy Gunawan kepada wartawan di Pendopo Garut, Senin (14/2/2022).

Rudy menerangkan, meski ditemukan satu orang yang terpapar omicron, tetapi kondisi pasien masih bisa dikendalikan dan tidak menunjukkan adanya gejala. “Dilihat secara fisik pasien terpapar terlihat sehat-sehat saja,” ujarnya.

Selain ada pemaparan omicron, kata dia, angka kematian juga terus bertambah. Sampai saat ini sudah ada delapan orang yang terpapar Covid-19 meninggal dunia.

Dari delapan orang yang meninggal, enam orang memiliki penyakit penyerta. Selain itu kedelapan yang meninggal juga belum pernah divaksin. “Setelah ditelusuri, orang tersebut tidak pernah divaksin sama sekali. Makanya vaksin itu penting ya,” terangnya.

Rudy menerangkan, dengan meningkatnya kasus positif dan adanya penularan omicron, Pemkab Garut menutup sementara pembelajaran tatap muka (PTM) selama 14 hari. “Meski PTM ditutup sementara, tetapi pelaksanaan vaksinasi untuk anak ini tetap berjalan. Jadi siswa ke sekolah untuk divaksin saja, tidak untuk belajar,” terangnya.

Menurut dia, pemusatan vaksinasi anak di sekolah dilakukan supaya partisipasi anak dalam vaksinasi dosis kedua tinggi. “Karena kalau tidak di sekolah, ini tidak akan mendapatkan respons yang baik,” katanya.

Pihaknya juga akan menggairahkan pelaksanaan vaksinasi dosis kedua di masyarakat, mengingat banyak masyarakat yang hanya ingin melaksanakan vaksinasi dosis pertama saja. “Makanya kami dengan kepala desa barusan sudah menyepakati bahwa kita akan mengadakan penggairahan vaksinasi, karena sekarang ini orang-orang sudah satu kali divaksin, yang kedua kalinya nggak mau,” terangnya.

Maka dari itu, pihaknya akan melakukan langkah-langkah dengan memberikan persyaratan vaksinasi dosis kedua di setiap kantor pelayanan masyarakat seperti pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain sebagainya. “Setiap pencairan PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai) ya dan termasuk di dalamnya adalah apa bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) itu dipersyaratkan untuk (melakukan vaksinasi) dosis dua,” terangnya.

Selain itu, bupati merencanakan akan memberikan bantuan satu liter minyak goreng untuk masyarakat yang akan melakukan vaksinasi dosis kedua. “Nah kami pun membuat kebijakan tapi sedang dikaji, akan memberikan satu liter minyak goreng kepada mereka yang akan di vaksin di dosis kedua, jadi kali ini sama dengan dosis satu (sebelumnya),” terangnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Asep Surachman mengatakan, kebijakan menghentikan pelaksanaan PTM di semua jenjang pendidikan karena penyebaran kasus Covid-19 semakin meluas. Ia menyebutkan, kasus Covid-19 sudah ditemukan di tujuh sekolah di Kabupaten Garut.

Dari tujuh sekolah itu, terdapat 30 siswa dan guru yang terkonfirmasi positif Covid-19. “Awalnya ada satu dua sekolah yang ditemukan kasus Covid-19. Namun sekarang ada tujuh sekolah yang terdeteksi kasus Covid,” katanya.

Saat ini, pihaknya terus melakukan tracing terkait kasus Covid-19 di lingkungan sekolah. Kamungkinan besar, menurut dia, kasus Covid-19 di lingkungan sekolah akan terus bertambah.

Apalagi, tujuh sekolah yang ditemukan kasus Covid-19 terdiri atas semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA. Kasus Covid-19 di lingkungan sekolah juga tak hanya ditemukan di wilayah perkotaan Kabupaten Garut, melainkan juga sampai ke wilayah selatan, seperti Cibalong.

Menurut Asep, meski belum ada kepastian terjadinya penularan Covid-19 di lingkungan sekolah, potensi itu tetap tinggi. Sebab, dari beberapa kasus yang ditemukan, awal yang terpapar Covid-19 di lingkungan sekolah berawal dari siswanya.

Apalagi, ia menilai penerapan protokol kesehatan (prokes) di sekolah juga juga sulit diawasi. “Mungkin saat masuk, masih bisa jaga prokes. Namun ketika keluar sekolah kan tak terkendali,” paparnya. (yna)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: