Kota Banjar Akan Memiliki Kawasan Industri Seluas 300 Hektare, Berada di Dua Kecamatan Ini, Siap-Siap Berinvestasi
Senin 07-02-2022,12:00 WIB
Radartasik.com, BANJAR — Kota Banjar akan memiliki kawasan industri. Luasnya 300 hektare. Penyiapan zona industri tersebut sebagai langkah Pemkot Banjar menyambut kehadiran Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar Soni Horison melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Husen Husaeni ST menjelaskan, kawasan industri di Kota Banjar seluas 300 hektare tersebut, akan berada di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar, Desa Sukamukti Kelurahan Hegarsari dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman.
"Untuk kawasan industri ada, luasnya sekitar 300 hektare. Ada dalam perencanaan RTRW," kata Kepala Bappeda Kota Banjar Soni Horison melalui Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Husen Husaeni ST kepada radartasik.com, Sabtu (05/02/2022).
Saat ini, kata Husen Husaeni, RTRW Kota Banjar tahun 2021-2022, masih dalam proses revisi di Provinsi Jawa Barat.
Adapun rencana Tol Gate Getaci di Kota Banjar juga masih sama seperti sebelumnya ada di 3 lokasi yakni di wilayah Cimaragas dan Situbatu.
Namun untuk menetapkan Tol Gate Getaci di wilayah tersebut, dari Ditjen Perencanaan di Provinsi Jabar meminta ada perkembangan pembangunan di wilayah Kota Banjar.
"Sesuai rencana awal Tol Gate Getaci ada di Kertahayu Kecamatan Pamarican. Hanya saja jika Kota Banjar berkembang, tidak ada menutup kemungkinan ada alternatif lain," ujarnya.
Diakuinya, pembangunan Tol Getaci tahap satu nanti akan sampai di Tasikmalaya. Sementara dari Tasikmalaya sampai Cilacap baru dimulai 2024 - 2029.
Masih ada waktu cukup lama untuk mempersiapkan Kota Banjar bisa berkembang, sehingga Tol gate Getaci ada masuk di Banjar.
"Kalau pun nanti tidak ada (Tol Gate Getaci) di Banjar tidak apa-apa. Kita tetap persiapkan kawasan industri, guna mendongkrak perekonomian masyarakat," ujarnya.
Bisnis Perumahan di Kota Banjar Akan Meningkat
Pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) akan berimbas dalam pengembangan bisnis kawasan. Termasuk pembangunan zona industri dan bisnis serta perumahan.
Akses yang mudah dan konektivitas atau keterhubungan antar daerah, kabupaten/kota dan provinsi, setelah pembangunan jalan tol menjadi pembuka kran investasi.
Koordiantor Wilayah Priangan Timur Pengembang Indonesia (PI), Deni Puja Irawan mengatakan sebenarnya properti (perumahan) bisa maju, jika dunia industri sudah ada.
"Saya dengar Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan merencanakan pembangunan kawasan industri. Kalau tidak di Ciamis ya di Banjar," kata dia kepada radartasik.com, Kamis (03/02/2022).
Terlebih Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pun berencana juga akan membangun kawasan industri. Maka perlu diantisipasi saat ini oleh pemerintah.
Deni Puja Irawan pun meyakini jika kawasan industri sudah ada maka bisnis perumahan akan maju. Namun hal itu, bukan menjadi tolak ukur sebanyak apa yang datang ke Banjar.
"Jika semakin banyak yang berdatangan ke Banjar ketika ada akses jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap maka ekonomi akan naik (meningkat) juga," tegas Deni Puja Irawan.
Menurut Deni Puja Irawan, berdasarkan site plan dari pemerintah pusat, di Kota Banjar tidak ada exit Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, karena exit tol akan dibangun di Kertahayu Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
Namun begitu, Deni Puja Irawan berharap pemerintah Kota Banjar bisa mengusahakan agar exit Tol Getaci ada di Kota Banjar.
"Kalau exit Tol Getaci masuk di Kota Banjar, harus mulai berbenah dari sekarang. Salah satunya dengan mengembangkan kawasan industri," ujarnya.
Selama pandemi Covid-19 bisnis properti sangat terdampak, terlebih penjualan perumahan komersil stage alias tidak ada sama sekali.
Namun hal itu terbantu dengan adanya perumahan bersubsidi masih berjalan meski hanya 20 sampai 30 persen dibandingkan dengan komersil.
"Dampak pandemi sangat membuat pengusaha properti terpukul. Mudah-mudahan tahun ini dan seterusnya bisa kembali pulih," ujar Deni Puja Irawan.
Saat ini kebutuhan perumahan bisa dibandingkan dengan jumlah penduduk. Misalkan 1,5 persen per tahun.
Namun pemerintah juga harus membatasi, jangan sampai pertumbuhan perumahan lebih besar dari jumlah penduduk. Melainkan harus seimbang. (anto sugiarto/radartasik.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
