Orang Tua Siswa di Kota Banjar Buat Survei PTM

Reporter: syindi|
Senin 31-01-2022,16:45 WIB
Orang Tua Siswa di Kota Banjar Buat Survei PTM

radartasik.com, BANJAR— Kebijakan Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih yang tidak memperbolehkan siswa belum divaksin mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) menuai kontroversi. Salah satu orang tua siswa bahkan sampai membuat survei setuju dan tidak setuju atas kebijakan tersebut.


Hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Forum Mahasiswa Muda Kota Banjar itu sementara pada Minggu (30/1/2022) sekira pukul 15.40 dari 365 koresponden, 322 responden di antaranya tidak setuju atas kebijakan itu. Sedangkan 39 responden setuju.

“Banjar sudah level 1, jadi sudah semestinya pendidikan di Kota Banjar ini harus 100 persen PTM. Karena tata cara PTM 100 persen pada level 1 ini sudah diatur oleh SKB empat menteri. Apabila wali kota tetap memaksakan kebijakan siswa tidak boleh PTM karena belum divaksin, artinya wali kota sudah melakukan diskriminasi terhadap hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan. Mohon kebijakan itu dikaji ulang,” kata salah satu orang tua siswa Dede Komarudin, Minggu (30/1/2022).

Terpisah, Kepala UPTD SD Negeri 1 Banjar HjIkah Kartikah mengatakan siswa di sekolahnya yang belum divaksin masih diperbolehkan untuk mengikuti PTM. Sebab, kata dia, kebijakannya diambil dari syarat 90 persen siswa serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah divaksin.

“Masih boleh untuk PTM, kan belum ada aturannya siswa yang tidak divaksin tidak boleh ikut PTM. Kita juga untuk capaian vaksin sudah 90 persen lebih. Jadi sudah memenuhi untuk syarat PTM 100 persen,” kata Ikah.

Pemerhati pemerintahan Firman Nugraha SH CLA mengatakan, rencana kebijakan wali kota maksudnya baik, namun itu kebijakan yang tidak tepat konteksnya.

”Saya mengerti semangat wali kota yaitu ingin sama-sama menjaga keselamatan warga dari Covid-19. Tapi agaknya opsi dilarang PTM bagi siswa yang belum vaksin itu tidak tepat konteks,” katanya.

Ia mengatakan, jika dulu sekolah wajib daring konteksnya karena capaian vaksin belum 80%. Sekarang, kata dia, total sudah sampai angka itu. Artinya asumsi medisnya sudah ada potensi herdimmunity di Kota Banjar.

“Sekarang ini kan yang belum vaksin jumlahnya kecil, saya kira pendekatannya lebih mudah karena jumlahnya minoritas. Jadi konteks kebijakan tinggal pada upaya persuasif edukatif saja terus diupayakan ke sebagian kecil masyarakat itu. Untuk vaksin dan penerapan prokes,” kata dia.

Larangan PTM itu menyebabkan muncul isu lain. Tentu di maA­syaA­rakat akan terjadi kecemburuan sosial bagi anak yang dilarang datang ke sekolah.

“Apalagi kalau kita mau lihat data, menurut World Bank rata-rata belajar efektif anak Indonesia turun dari 7,9 tahun menjadi 7.5. Penurunan ini berkaitan dengan penurunan produktivitas anak pada masa depan, bahkan menghilangkan potensi penghasilan anak, 249-484 USD pertahun,” ujarnya.

Pembelajaran daring juga, kata dia, tidak gampang. Selama ini cenderung tidak efektif karena ekosistemnya tidak siap. (cep)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: