Polisi Langsung Bergerak Sikapi Laporan Dugaan Penghinaan Prabowo oleh Eks Caleg PKS Edy Mulyadi
Senin 24-01-2022,10:20 WIB
Radartasik.com, MANADO - Polda Sulawesi Utara (Sulut) mulai bergerak melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penghinaan terhadap Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerinda,Prabowo Subianto oleh eks caleg PKS, Edy Mulyadi.
Sebelumnya Edy Mulyadi dipolisikan atas dugaan menghina Prabowo Subianto melalui ucapan dalam sebuah video yang viral di media sosial.
"Masa Menteri Pertahanan gini aja enggak ngerti sih? Jenderal bintang tiga. Macan yang jadi kayak mengeong. Enggak ngerti begini aja. Halooo, Prabowo? Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu enggak masuk dalam perhitungan, kamu Menteri Pertahanan?" teriaknya dalam video yang diunggah akun YouTube MimbarTube.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penyidik tengah menganalisis laporan dugaan penghinaan yang dilakukan Edy Mulyadi tersebut.
“Langkah kami selanjutnya akan mulai dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu,” kata Jules ketika dikonfirmasi, Senin (24/01/2022).
Namun, ketika ditanya apakah ada rencana untuk memanggil saksi atau pihak terlapor, Jules belum mau mengungkapkannya. Perwira menengah Polri itu sebelumnya mengakui adanya pelaporan terhadap Edy Mulyadi di Polda Sulut.
“Betul, di SPKT Polda Sulut telah ada pelaporan tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial,” kata Jules, Minggu (23/01/2022).
“Peristiwa (ujaran kebencian) itu diduga dilakukan oleh terlapor atas nama saudara EM (Edy Mulyadi),” imbuh Jules.
Adapun pelaporan ini dilakukan pada Sabtu (22/1) kemarin dan teregister dengan nomor laporan: LP/B/29/I/2022/SPKT/POLDA SULUT tanggal 22 Januari 2022.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bahwa Edy Mulyadi bukan berstatus kader partai tersebut. PKS menyebut Edy sudah keluar dari parpol yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu setelah pelaksanaan pemilu lalu.
Oleh karena itu, PKS menegaskan bahwa pernyataan Edy Mulyadi tidak ada kaitannya dengan partai berwarna kebesaran putih. "Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh juru bicara resmi DPP PKS dan juga anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang," kata jubir PKS Ahmad Mabruri, Minggu (23/01).
Mabruri menyebut PKS selalu menyampaikan kritik terhadap isu pemindahan ibu kota di forum resmi. Misalnya, mengkritik di parlemen dan sesuai konstitusi. "Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," ungkapnya.
Mabruri pun berharap perbincangan tentang IKN seharusnya dengan iklim perbincangan yang sehat dalam bingkai NKRI. "Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat," bebernya. (cuy/fat/ast/jpnn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
