Rekrutment Terselubung, Ada 30 Pegawai RSUD Diangkat Secara Sembunyi-Sembunyi

radartasik.com, TASIK — Dilantiknya dr H Budi Tirmadi sebagai Direktur RSUD dr Soekardjo, Kota Tasikmalaya di penghujung tahun 2021 lalu, diwarnai adanya pengangkatan 30 pegawai yang direkrut secara 'senyap'. Dimana, tidak seluruh jajaran direksi bahkan Pemerintah dan DPRD Kota Tasikmalaya tidak mengetahui pengangkatan pegawai tersebut

Dari beberapa sumber Radar, menyebutkan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di rumah sakit berpelat merah tersebut telah lama terjadi. Bahkan mereka diangkat sebagai pegawai bukan karena kebutuhan, melainkan akibat adanya intervensi dan permintaan.Pengangkatan pegawai secara diam-diam itu terungkap saat Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya melakukan rapat kerja dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi Setda Kota Tasikmalaya, Selasa (11/1/2022).Dimana, para wakil rakyat saat itu mengendus adanya rekrutmen secara terselubung, tatkala informasi sumir berseliweran mewarnai pergantian pucuk pimpinan baru di RSUD itu.“Kita menyayangkan itu (pegawai tidak jelas, Red), ke depan jangan terjadi lagi, banyak pengangkatan tidak sepengetahuan BKPSDM dan komisi I,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat, usai rapat kerja di ruang rapat komisi, Selasa (11/1/2022).Meski RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki otoritas mengatur rumah tangganya, Anang menyebut tetapi harus meminta restu dari Pemkot, terkait kebutuhan pengangkatan pegawai. Minimalnya berkoordinasi terhadap owner dalam hal ini kepala daerah dan jajaran, dimana 30 pegawai baru yang diangkat akhir tahun itu dikhawatirkan menambah beban operasional tatkala direktur baru hendak berbenah.“Informasinya itu diangkat sebagai pegawai tetap begitu saja, kita sayangkan ini. Bahkan kita kroscek ke BKPSDM juga tidak mengetahui,” keluh politisi Demokrat tersebut.“Maka kita tegaskan secepatnya analisa beban kerja rumah sakit segera tuntas, supaya kita bisa hitung secara riil beban kerja dan distribusi pembagian pegawai di setiap unitnya sudah sesuai atau ada ketimpangan. Sebab, di sisi lain tenaga ahli medis atau dokter spesialis masih minim,” sambung Anang.Kemudian, lanjut Anang, Komisi I mendorong agar Pemkot mengalokasikan anggaran khusus pembinaan pegawai tidak tetap dan lainnya di RSUD. Supaya bisa mendapat bimbingan agar bisa masuk dalam kategori PPPK, yang berimbas berkurangnya biaya operasional pegawai di rumah sakit.“Kita sepakat ada dorongan Sekda Kota Tasikmalaya untuk memprioritaskan rekan-rekan pegawai rumah sakit jadi PPPK. Kesehatan itu dibutuhkan dalam melayani warga dan se-Priangan Timur. Kita dorong agar masuk PPPK dibantu mengurangi beban operasional karena semua dibayar kebanyakan hasil usaha RSUD sebagai BLUD. Kalau dibantu PPPK kemudian ASN semakin banyak akan berkurang,” analisisnya.Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara menegaskan tidak mengetahui adanya pengangkatan 30-an pegawai di akhir tahun lalu. Pihaknya baru kembali mendapat koordinasi dari manajemen RSUD setelah direktur baru dilantik.“Itu pun konteksnya kaitan analisa jabatan dan beban kerja, dalam merespons hitungan kasar direktur baru bahwa terindikasi kelebihan pegawai. Sampai sekarang kita juga menunggu hasil analisanya, diharapkan waktu dekat bisa diketahui supaya kita segera bisa konsultasikan dengan pimpinan dalam upaya rasionalisasi SDM di rumah sakit,” papar dia.Di sisi lain, Direktur RSUD dr Soekardjo dr H Budi Tirmadi tengah menunggu hasil analisis jabatan dan beban kerja di internal instansinya. Februari mendatang, kata dia, ditargetkan penyedia jasa analisa jabatan itu memberikan hasil atas telaahan dan penghitungan terkait SDM.“Kami kerjasama dengan pihak ketiga yang menganalisa sejak November, kita harap nanti hasilnya terlihat secara gamblang, sebagai pedoman bagi kami memetakan kebutuhan riil SDM rumah sakit. Mulai dari kebutuhan dokter spesialis sampai cleaning service berapa idealnya,” kata Budi menjelaskan.Ia pun tidak menampik adanya rekrutmen yang ditenggarai diam-diam atau tidak dikonsultasikan bahkan dikoordinasikan terhadap Pemkot. Dimana, sejalan informasi yang dihimpun Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya bahwa ada pengangkatan pegawai baru di akhir tahun sebanyak 30 orang.“Saya belum lihat kapan pengangkatan, apa saja tenaga yang diangkat, harus dicek dulu datanya. Memang, kala itu diluar kewenangan saya selaku wadir pelayanan,” tuturnya.Namun, lanjut Budi, dari sekian pengangkatan pegawai baru, satu diantaranya merupakan dokter spesialis ortopedi. Dimana, perekrutan tersebut memang berdasarkan permintaan dan usulan darinya tatkala menjabat wadir pelayanan.“Memang itu usulan kami dalam kerangka menambah SDM yang masih kurang, salah satunya spesialis ortopedi. Hanya saja, 29 pegawai lainnya kami benar-benar belum mengetahui,” kata Budi.Dia menambahkan meski RSUD memiliki otoritas dalam mengatur manajerial di dapur rumah tangga UPTD Khusus tersebut. Idealnya, berkoordinasi dengan Pemkot selaku owner dari RSUD, meminta saran dan masukan ketika kebutuhan rumah sakit dalam rangka rekrutmen pegawai, dilangsungkan. “Nah, maka setelah tim analisis jabatan dan beban kerja nanti, ketika sudah melaporkan hasilnya. Kita pun akan sampaikan atau melaporkan kembali ke Pemkot, termasuk meminta saran BKPSDM supaya bisa cari solusi bijak ketika diketahui terjadi kelebihan pegawai, solusi terbaiknya seperti apa,” ungkap dia.“Termasuk apabila hendak merekrut pegawai baru, melalui mekanisme seleksi, disesuaikan juga dengan kemampuan dan kebutuhan RSUD. Di samping menjaring SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kompetensi,” sambungnya. (igi

Sumber: