30 Pegawai RSUD Diangkat Diam Diam
Reporter:
andriansyah|
Rabu 12-01-2022,09:45 WIB
radartasik.com, INDIHIANG — Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya mengendus adanya pengangkatan pegawai 'diam-diam' yang dilakukan manajemen RSUD dr Soekardjo.
Itu diketahui saat rapat kerja dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (
BKPSDM) serta Bagian Organisasi Setda
Kota Tasikmalaya.
Sekretaris Komisi I DPRD
Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat meAnyayangkan adanya pengAangkatan terAsebut. Meski
RSUD merupakan badan layanan umum daerah yang meAmiliki otonomi dalam mengatur rumah tangganya, semestinya bisa memberi tembusan atau bahkan restu dari Pemkot.
“Kita menyayangkan itu, ke deApan jangan terjadi lagi, banyak pengangkatan tidak sepengetahuan
BKPSDM dan Komisi I,” tuturnya usai rapat kerja di ruang rapat komisi, Selasa (11/1/2022).
Menurutnya, ada sekitar 30 pegawai yang tetiba diangkat akhir tahun lalu, tanpa koordinasi atau meminta restu Pemkot secara formal. Padahal, kata dia, berdasarkan analisa kasar Direktur
RSUD dr Soekardjo dr H Budi Tirmadi.
RSUD saat ini kelebihan pegawai dan belanja urusan pegawai terbilang membengkak. “Informasinya itu diangkat sebagai pegawai tetap begitu saja, kita sayangkan ini. Bahkan kita kroscek ke
BKPSDM juga tidak mengetahui,” keluh Politisi Demokrat tersebut.
“Maka kita teAgaskan secepatnya analisa beban kerja rumah sakit segera tuntas, supaya kita bisa hitung secara riil beban kerja dan distribusi pembagian pegawai di setiap unitnya sudah sesuai atau ada ketimpangan. Sebab, di sisi lain tenaga ahli medis atau dokter spesialis masih minim,” sambung Anang.
Kemudian, lanjut Anang, komisi I mendorong agar Pemkot mengalokasikan anggaran khusus pembinaan pegawai tidak tetap dan lainnya di
RSUD.
Supaya bisa mendapat bimbingan supaya mereka bisa masuk dalam kategori PPPK, yang berimbas berkurangnya biaya operasional pegawai di rumah sakit.
“Kita sepakat ada dorongan Sekda
Kota Tasikmalaya untuk memprioritaskan rekan-rekan pegawai rumah sakit jadi PPPK. Kesehatan itu dibutuhkan dalam melayani warga kita dan warga lain se-Priangan Timur. Kita dorong agar masuk PPPK dibantu mengurangi beban operasional karena semua dibayar kebanyakan hasil usaha
RSUD sebagai BLUD. Kalau dibantu PPPK kemudian ASN semakin banyak akan berkurang,” analisisnya.
Sementara itu, Kepala
BKPSDM Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara mengakui tidak mengetahui adanya pengangkatan 30-an pegawai di akhir tahun lalu. Pihaknya baru kembali mendapat koordinasi dari manajemen
RSUD setelah direktur baru dilantik.
“Itu pun konteksnya kaitan analisa jabatan dan beban kerja, dalam merespons hitungan kasar direktur baru bahwa terindikasi kelebihan pegawai. Sampai sekarang kita juga menunggu hasil analisanya, diharapkan waktu dekat bisa diketahui supaya kita segera bisa konsultasikan dengan pimpinan dalam upaya rasionalisasi SDM di rumah sakit,” papar dia. (igi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: