30 Pegawai RSUD Diangkat Diam Diam

radartasik.com, INDIHIANG — Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya mengendus adanya pengangkatan pegawai 'diam-diam' yang dilakukan manajemen RSUD dr Soekardjo.

Itu diketahui saat rapat kerja dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi Setda Kota Tasikmalaya.Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat meA­nyayangkan adanya pengA­angkatan terA­sebut. Meski RSUD merupakan badan layanan umum daerah yang meA­miliki otonomi dalam mengatur rumah tangganya, semestinya bisa memberi tembusan atau bahkan restu dari Pemkot.“Kita menyayangkan itu, ke deA­pan jangan terjadi lagi, banyak pengangkatan tidak sepengetahuan BKPSDM dan Komisi I,” tuturnya usai rapat kerja di ruang rapat komisi, Selasa (11/1/2022).Menurutnya, ada sekitar 30 pegawai yang tetiba diangkat akhir tahun lalu, tanpa koordinasi atau meminta restu Pemkot secara formal. Padahal, kata dia, berdasarkan analisa kasar Direktur RSUD dr Soekardjo dr H Budi Tirmadi. RSUD saat ini kelebihan pegawai dan belanja urusan pegawai terbilang membengkak. “Informasinya itu diangkat sebagai pegawai tetap begitu saja, kita sayangkan ini. Bahkan kita kroscek ke BKPSDM juga tidak mengetahui,” keluh Politisi Demokrat tersebut.“Maka kita teA­gaskan secepatnya analisa beban kerja rumah sakit segera tuntas, supaya kita bisa hitung secara riil beban kerja dan distribusi pembagian pegawai di setiap unitnya sudah sesuai atau ada ketimpangan. Sebab, di sisi lain tenaga ahli medis atau dokter spesialis masih minim,” sambung Anang.Kemudian, lanjut Anang, komisi I mendorong agar Pemkot mengalokasikan anggaran khusus pembinaan pegawai tidak tetap dan lainnya di RSUD.Supaya bisa mendapat bimbingan supaya mereka bisa masuk dalam kategori PPPK, yang berimbas berkurangnya biaya operasional pegawai di rumah sakit.“Kita sepakat ada dorongan Sekda Kota Tasikmalaya untuk memprioritaskan rekan-rekan pegawai rumah sakit jadi PPPK. Kesehatan itu dibutuhkan dalam melayani warga kita dan warga lain se-Priangan Timur. Kita dorong agar masuk PPPK dibantu mengurangi beban operasional karena semua dibayar kebanyakan hasil usaha RSUD sebagai BLUD. Kalau dibantu PPPK kemudian ASN semakin banyak akan berkurang,” analisisnya.Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara mengakui tidak mengetahui adanya pengangkatan 30-an pegawai di akhir tahun lalu. Pihaknya baru kembali mendapat koordinasi dari manajemen RSUD setelah direktur baru dilantik.“Itu pun konteksnya kaitan analisa jabatan dan beban kerja, dalam merespons hitungan kasar direktur baru bahwa terindikasi kelebihan pegawai. Sampai sekarang kita juga menunggu hasil analisanya, diharapkan waktu dekat bisa diketahui supaya kita segera bisa konsultasikan dengan pimpinan dalam upaya rasionalisasi SDM di rumah sakit,” papar dia. (igi)

Sumber: