Inspektorat Beberkan Dasar Hukum Soal Rencana Penghapusan Tunda Guru Bersertifikasi

Artinya, sama seperti ASN atau PNS di OPD yang lain, meskipun sumber anggaran tunjangan sertifikasi dari DAK pusat.“Permendagri tersebut kebijakannya bisa berubah setiap tahun. Sehingga untuk persoalan double accounting ini berlaku dalam Permendagri yang saat ini sudah ditetapkan untuk pedoman penyusunan APBD tahun 2022. Memang tahun-tahun sebelumnya tidak seperti itu, sehingga Tunda masih bisa dialokasikan dan tidak menjadi temuan,” kata Agus Muslih di ruang kerjanya, Senin (3/1/2022).Aturan Permendagri nomor 27 tahun 2021 ini juga berbarengan dengan kondisi keuangan daerah (Kota Banjar) yang defisit. Sehingga kebijakan wali kota jelas menghilangkan Tunda guru bersertifikasi dengan dua alasan tersebut.“Tunjangan itu sama seperti PNS yang lainnya di OPD yang lain. Kita di daerah mendapat tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Cuman kalau kami (PNS) di OPD lain sumbernya dari APBD, kalau guru sertifikasi dari DAK pusat. Sehingga jika pemkot menganggarkan lagi dari APBD untuk Tunda guru bersertifikasi tentu akan menjadi double pengeluaran,” kata Agus Muslih.Ketua PGRI Banjar Dadang Darulqutni mengaku tengah membuat tim pengkaji untuk menelaah aturan yang diambil Pemkot Banjar dalam menghilangkan Tunda guru bersertifikasi.