UE Mendukung Embargo Senjata Internasional Setelah Pembunuhan Brutal di Myanmar
Jumat 31-12-2021,10:10 WIB
Radartasik.com, UNI Eropa telah menyerukan embargo senjata internasional terhadap pemerintah militer Myanmar dan memperketat sanksinya menyusul pembantaian terhadap lebih dari 35 orang di Negara Bagian Kayah pekan lalu .
Pembunuhan itu terjadi pada Malam Natal di mana pemberontak pro-demokrasi memerangi militer, yang mengambil alih pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada hari Kamis (30/12/2021) mengatakan tindakan kekerasan mengerikan yang dilakukan oleh rezim militer terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan mmenjadi kebutuhan mendesak untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar.
“Mengingat meningkatnya kekerasan di Myanmar, diperlukan peningkatan tindakan pencegahan internasional, termasuk embargo senjata,” kata Borrell dalam sebuah pernyataan.
“Uni Eropa juga siap untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap rezim militer,” tambahnya.
Negara-negara Barat telah lama membatasi senjata untuk militer Myanmar , bahkan selama transisi demokrasi pra-kudeta menghadapi tuduhan kejahatan kemanusiaan berdarah terhadap minoritas Rohingya.
Majelis Umum PBB pada bulan Juni telah memutuskan mencegah pengiriman senjata ke Myanmar, tetapi ini hanyalah tindakan simbolis karena tidak diambil oleh Dewan Keamanan yang lebih kuat.
China dan Rusia, yang memegang hak veto di Dewan Keamanan, serta negara tetangga India adalah penyedia senjata utama bagi Myanmar.
The Mirror Daily, sebuah media yang dijalankan oleh militer Myanmar, melaporkan bahwa mereka yang tewas pada 24 Desember adalah anggota yang direkrut bersenjata dari kelompok perlawanan, yang menembak tentara dengan senjata dan granat, klaim yang disebut kelompok pemberontak sebagai “kebohongan”.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari, dengan lebih dari 1.300 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan, menurut penghitungan oleh pemantau hak Assosiasi untuk Bantuan Tahanan Politik (AAPP).
Sejak kudeta, UE telah memberlakukan sanksi yang ditargetkan pada militer Myanmar, para pemimpin dan entitasnya.
Blok tersebut juga telah menghentikan bantuan keuangan UE kepada pemerintah dan membekukan bantuan yang dapat dilihat melegitimasi rezim militer.
Borrell mengatakan, “penargetan warga sipil dan pekerja kemanusiaan tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter.” Seperti dikutip dari Al Jazeera.
Dia menyerukan adanya akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke rakyat Myanmar sambil menuntut perlindungan penuh bagi pekerja kemanusiaan dan personel medis.
Badan amal internasional Save the Children mengatakan dua karyawannya termasuk di antara mereka yang tewas dalam pembantaian itu.
Uni Eropa mengatakan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat.
Dalam perkembangan terpisah, pengadilan Myanmar memenjarakan tiga selebritis terkemuka masing-masing selama tiga tahun karena ambil bagian dalam protes terhadap kudeta Februari, menurut laporan media.
Di antara mereka yang ambil bagian adalah pasangan aktor terkenal Pyay Ti Oo dan Eaindra Kyaw Zin, yang ditangkap pada bulan April dan didakwa di bawah bagian hukum pidana yang melarang penyebaran perbedaan pendapat.
Pengadilan di kota utama Yangon memenjarakan mereka selama tiga tahun dengan kerja paksa, lapor kantor berita Mizzima dan BBC berbahasa Burma.
Aktor-sutradara terkenal Lu Min, yang telah membintangi lebih dari 1.000 film, menerima hukuman yang sama dengan tuduhan yang sama, Mizzima dan BBC juga melaporkan.
Selebriti lain, model pria Paing Takhon, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dengan kerja paksa pada hari Senin, menurut pengacaranya.
Menurut AAPP, lebih dari 11.000 telah dipenjara dalam tindakan keras terhadap protes dan oposisi bersenjata sejak kudeta. (sal)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
