Jokowi Beberkan Ancaman saat Ambil Alih Freeport

Jokowi Beberkan Ancaman saat Ambil Alih Freeport

Radartasik.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'blak-blakan' mengenai kerja keras pemerintah dalam mengambil alih saham mayoritas milik PT Freeport Indonesia untuk menjadi milik Indonesia.

Presiden Jokowi mengatakan, perlu adanya keputusan berani dalam mengabil alih saham mayoritas tersebut. Bahkan kata dia, saat mengambil alih saham tersebut adanya acaman mulai dari Papua akan lepas dari Indonesia sampai dengan Amerika Serikat marah.

''Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah,” ujar Jokowi dalam pidato di HUT PSI ke-7 di Jakarta, Rabu (22/12).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan butuh waktu tiga tahun untuk mengambil alih saham PT Freeport tersebut. Dia terus meminta menteri untuk memastikan saat diambil alih tidak terjadi apa-apa.

''Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju mundur. Maju saya gitukan. Ya memang ngeri. Karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya enggak ada apa-apanya,” katanya.

Kepala negara menuturkan pembelian saham mayoritas Freeport tidaklah menggunakan uang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ''Beli Freeport bukan dari uangnya APBN juga bukan, dari uangnya BUMN juga ndak. Paling itu kalau mau dalam 3 tahun sudah balik sekarang. USD 5 miliar lebih dikit. Tahun depan kalau mau kita lepas lagi, kita udah untungnya gede banget,” ungkapnya.

Namun demikian Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak ada rencana menjual saham PT Freeport Indonesia ini. Sebelumnya, pada Desember 2018 silam, Presiden Jokowi menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen dan resmi beralih ke PT Inalum, induk holding pertambangan.

Menurut Jokowi, hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973 dan kepemilikan mayoritas ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jokowi menegaskan, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. (jpg)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: