Ada Apa dengan Gerindra Tasik

”Iya sudah, SK-nya ada. Hanya penyegaran di Fraksi Gerindra di DPRD. Kita tunggu saja nanti, sesuai mekanisme di dewan, menindaklanjuti SK DPP Gerindra,” katanya.Namun demikian, DPD Partai Gerindra Jawa Barat belum menerima tembusan SK yang ditujukan kepada Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu diungkapkan Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Harris Bobihoe.Dia mengaku malah belum menerima tembusan soal SK DPP yang ditujukan ke Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya. “Kami lagi nunggu dari DPP Gerindra ya. Suratnya belum kami terima,” terang Harris melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat (17/12/2021).Terkait masuknya surat ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi mengakui bahwa Sekretariat DPRD menerima surat restrukturisasi tersebut. Hal itu pun langsung dibahas oleh DPRD. “Suratnya masuk hari Selasa (14/12/2021) ke kita (DPRD, Red),” ungkapnya saat dikonfirmasi Radar, Minggu (19/12/2021).Namun demikian, surat restrukturisasi tersebut dinilai butuh tambahan kelengkapan berkas. Namun, dia tidak menyebutkan detail soal kekurangan dari surat tersebut. “Ya ada administrasi yang belum lengkap,” ucapnya.Dijelaskan H Ami, surat restrukturisasi ini menurutnya hal yang biasa. Internal DPRD pun masih kondusif dan tidak banyak terpengaruh. “Mudah-mudahan ke depannya tetap kondusif,” ucapnya.Sementara itu, salah seorang Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Viman Alfarisi belum bisa diwawancarai. Saat Radar berupaya menghubungi, pria yang juga anggota DPRD Provinsi Jabar tersebut belum memberikan respons.Akademisi sekaligus pengamat politik Dr Abdul Haris MAg menilai munculnya pengajuan restrukturisasi dari Parati Gerindrta tentu bukan tanpa alasan. Jika bukan karena pelanggaran atau aduan masyarakat, biasanya ini karena alasan khusus. “Partai politik kan tidak lepas dari kepentingan politik,” terangnya.Namun, dia mengingatkan bahwa dunia politik sangatlah unik dan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Karena apa yang terlihat di mata publik, bisa jadi tidak sesuai dengan realitanya. “Misal parpol itu kelihatan adem ayem, padahal kondisinya sedang memanas,” ucapnya.Lanjut Abdul Haris, partai politik memang punya kewenangan untuk mengajukan restrukturisasi di DPRD. Karena tidak bisa dipungkiri, selain wakil rakyat mereka pun punya status kader partai. “Jadi sah-sah saja ketika parpol mengajukan itu,” ucapnya.Akan tetapi, proses tersebut tidak bisa dilakukan dengan mudah. Karena DPRD merupakan lembaga yang punya aturan main sendiri, yang tidak sejalan dengan kehendak parpol.