Rombongan Umrah Perdana Terbang ke Saudi pada 23 Desember
Selasa 14-12-2021,18:30 WIB
Radartasik.com — Pemerintah meminta masyarakat tidak bepergian ke luar negeri. Imbauan itu dikeluarkan secara resmi untuk menekan potensi penularan virus Covid-19 varian Omicron. Meski demikian, imbauan tersebut tidak mengganggu rencana pemberangkatan umrah yang diselenggarakan mulai 23 Desember mendatang.
Hal itu disampaikan Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia Wawan Suhada di Jakarta Senin (13/12).
Dia mengatakan, sampai kemarin rencana pemberangkatan umrah masih on schedule. “Nyaris satu pesawat. Saat ini dalam proses apply (visa umrah, Red). QR code di Siskopatuh (Kemenag) sudah oke,'' tuturnya.
Wawan menegaskan, umrah perdana itu tidak difasilitasi pemerintah, tapi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Rencana pemberangkatan tersebut dikoordinasikan seluruh asosiasi travel umrah. Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) tetap mengawasinya.
Wawan menuturkan, paket perjalanan umrah tersebut berdurasi 11 hari. Rencananya, rombongan jemaah pulang ke tanah air pada 2 Januari 2022. Wawan berharap, ketika mereka pulang nanti, kewajiban karantina sepuluh hari sudah tidak diberlakukan pemerintah Indonesia.
Dia mengungkapkan, pemerintah bakal kewalahan jika tetap memberlakukan karantina 10 hari kepada jemaah umrah. Sebab, pengaturan masuk dan keluar tempat karantina akan sulit. Kamar karantina sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah jemaah. Karena itu, dia berharap aturan karantina sepuluh hari dikecualikan untuk kepulangan jemaah umrah.
Menurut Wawan, keputusan travel umrah memberangkatkan jemaah diharapkan diikuti kebijakan pemerintah Indonesia secara menyeluruh. ''Dalam pemberangkatan perdana ini, diprioritaskan petugas dari travel umrah,'' tuturnya. Dia menambahkan, umrah harus dijalankan karena membawa dampak ekonomi untuk Indonesia. Dia menegaskan, separo lebih perputaran uang penyelenggaraan umrah berada di dalam negeri.
Kemenag belum banyak komentar soal rencana pemberangkatan umrah di tengah upaya pemerintah mencegah masuknya varian Omicron tersebut. Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag M. Noer Alya Fitra membenarkan adanya rencana pemberangkatan umrah pada 23 Desember. ''Proses visa diurus oleh PPIU yang bersangkutan,'' tuturnya.
Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, Kemenag tetap bertugas sebagai regulator, pengawas, dan pengendali. Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan pemerintah Saudi bahwa jemaah umrah yang berangkat benar-benar sehat. Selain itu, tidak terpapar Covid-19, siap mematuhi protokol kesehatan, dan memiliki dokumen kesehatan yang valid dan akuntabel. (jpg)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
