Refocusing Sudah Final, Pemkot Telah Berupaya Maksimal Melobi Pemprov

“Dinas yang kala itu (dijabat kepala yang lama, Red) sudah menempuh. Dimana menjelang perubahan APBD itu kan siklus pergeseran anggaran, penambahan, pengurangan mau pun perubahan judul kegiatan. Nah penyerahannya itu oleh provinsi sekitar September ke pusat, dan pergub-nya baru turun Oktober (2021),” kata dia.Tidak hanya tataran dinas, lanjut Dudi, beberapa waktu lalu pun Wali Kota Tasikmalaya dan Sekda melakukan langkah serupa. Berupaya melobi provinsi supaya alokasi ke daerah tidak dipangkas signifikan lewat kebijakan refocusing yang diterbitkan gubernur Oktober lalu.“Maka pada finalisasinya dinas kami pun dipangkas Rp 69 miliaran dari informasi awal itu di angka Rp 110 miliar. Jadi, hasil seperti itu bukan berarti Pemkot tidak berupaya,” ungkap Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tersebut.Pihaknya menegaskan kebijakan refocusing didasarkan kondisi yang terjadi secara global dampak pandemi Covid-19. Bukan lantaran pergantian kepala dinas di PUTR yang terjadi di Kota Tasikmalaya.“Jadi kita tidak membiarkan kondisi itu terjadi begitu saja, sudah mengupayakan dan mungkin bisa lebih dari 50 persen kalau kita tidak berusaha meyakinkan provinsi bahwa kegiatan di daerah ini mesti dibayar,” harapnya.Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengupayakan agar pengurangan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bisa dikaji ulang.Salah satunya Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf, Sekda Ivan Dicksan, Ketua DPRD H Aslim bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ulum.Saat itu, H Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa refocusing Bankeu sulit untuk dihindari. Selain nilai kebutuhan penanganan Covid-19, ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Ini (pengurangan Bankeu, Red) juga arahan dari Mendagri,” ungkapnya kepada Radar, kemarin (26/10/2021).Menurut Uu, refocusing Bankeu ini berlaku untuk setiap daerah di Jawa Barat. Meskipun nominalnya berbeda-beda. Hal itu berdasarkan dari hasil kajian dan analisis Pemprov berkaitan dengan refocusing. “Jadi berdasarkan pertimbangan dan kajian,” ucapnya.Uu pun memahami Pemkot Tasikmalaya butuh anggaran untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Terlebih, sebelumnya Pemkot banyak mengalami kendala berkaitan status Plt H Muhamad Yusuf. “Cukup lama kan status Plt-nya,” kata dia.Diakui Uu, pembangunan infrastruktur pun seiring dengan upaya pemulihan ekonomi. Karena banyak pelaku usaha dan pekerja yang mendapat penghasilan dari kegiatan tersebut. “Tukang batu ada bisa menjual barangnya, pekerja juga bisa dapat penghasilan,” katanya.Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Dapil 15 Kota dan Kabupaten Tasikmalaya H Oleh Soleh mengaku ingin membantu Pemkot Tasikmalaya soal refocusing Bankeu. Namun apa yang menjadi dasar kebijakan itu cukup kuat karena suasana masih pandemi Covid-19. “Penanganan Covid-19 tentu lebih prioritas dibanding infrastruktur,” ucapnya. (igi/rga)