Soal Rekrutmen Marshall WSBK, Pemkab dan Dewan Loteng Diminta Panggil ITDC

Radartasik.com - Rekrutmen marshall di sirkuit Mandalika Lombok Tengah disorot.
Perwakilan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Erwin Hadi meminta dewan dan pemkab segera memanggil ITDC.

Dalam pertemuan hearing DPRD itu, PMII Cabang Loteng mendorong dan meminta rekrutmen marshall diulang. “Yang ada sekarang sebaiknya di evaluasi,” ujar Erwin Hadi, Senin (15/11).

Mendapat dukungan dari para mahasiswa, dewan juga sepakat agar proses rekrutmen dievaluasi karena terkesan tertutup.

“Tolong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Loteng menyikapi hal ini,” tegas Wakil Ketua DPRD Loteng HM Mayuki kepada pihak Disnakertran yang juga hadir dalam pertemuan itu.

Dikatakannya, gara-gara persoalan marshall, ajang balapan Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) harus tertunda.

“Itu sebagai gambaran bahwa memang ada masalah. Kalau melihat kondisi seperti ini, kita benar-benar menjadi penonton di daerah kita sendiri,” lanjut Mayuki.

Untuk itu, pihaknya meminta bupati dan wakil bupati segera bersikap. “Dari sisi pariwisata daerah kita memang akan maju. Tapi, sayangnya masih banyak masalah,” sambung Anggota Komisi IV DPRD Loteng Didik Ariesta di tempat yang sama.

Dia melihat, tidak saja persoalan rekrutmen marshall, melainkan soal keterlibatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Itu menyangkut ketersediaan katering. Setelah dewan dan pemkab turun mengecek, ternyata katering untuk IATC, World Superbike (WSBK) dan MotoGP dikuasai UMKM luar Loteng.

Bagi Didik, hal itu sangat memprihatinkan. Seharusnya, UMKM Loteng mendapat bagian. “Inilah kenyataan yang kita terima sebagai tuan rumah,” sindirnya.

Sekretaris Disnakertrans Loteng Raden Mulyantoro mengaku, pihaknya tidak mengetahui proses rekrutmen marshall. Karena dilakukan secara internal oleh ITDC. “Mereka tidak melibatkan kita,” tandasnya.

Di satu sisi, data peluang pekerjaan itu menjadi sangat penting, guna mengetahui berapa yang sudah bekerja, berapa yang masih menganggur dan berapa yang membutuhkan pekerjaan. Sehingga disnakertrans menyiapkan regulasi dan kebijakan. “Kalau seperti ini, kami benar-benar buta informasi,” tandas Mulyantoro. (dss/r5/jpg)

Sumber: