Pesan Wakil Rakyat untuk Peserta Calon Kadis, Menang-Kalah Jangan Baper
Selasa 16-11-2021,10:00 WIB
radartasik.com, CIHIDEUNG — Menjelang diumumkannya pemenang lelang jabatan kepala dinas (kadis). Wakil rakyat berpesan, supaya para pejabat yang belum dipercayai Wali Kota Tasikmalaya dalam memimpin instansi pemerintahan yang kosong menerima dengan lapang dada.
“Di sekretaris DPRD sendiri pelaksanaan seleksi sesuai mekanisme, prosesnya profesional sesuai aturan. Maka, jangan memicu hal-hal kontradiktif, biarkan kepala daerah menimbang dan mengukur kemampuan masing-masing di menit akhir sebelum dilantik para pejabat baru nanti,” harapnya.
Politisi PPP itu mengatakan para peserta sejauh ini sudah baik, berkontribusi dalam keikutsertaan sehingga tahapan seleksi berjalan tanpa hambatan. Meski belum terpilih, kata dia, minimal dapat menambah pengalaman dan jam terbang, untuk ke depan kembali berkompetisi dalam berkarier di lingkungan Pemkot.
“Maka, setelah semua prosesnya berjalan dan terlaksana sesuai harapan, mesti fair dan sportif menerima hasil jangan malah baper. Bagi yang masih muda sabar sedikit, mungkin aspek senioritas juga menjadi pertimbangan, atau sebaliknya yang senior juga harus menerima jika junior naik,” kata Ketua Cabor Tenis Meja tersebut.
Tidak hanya yang belum dipilih, lanjut Ajat, para pejabat eselon II baru pun memikul tugas dan tanggungjawab yang berat. Membuktikan inovasi atau janji kinerja yang disampaikan dalam tahapan seleksi.
“Di samping itu mereka juga mesti memuaskan ekspektasi publik akan organisasi pemerintahan yang dipimpinnya nanti. Inovasi yang ditawarkan saat mengikuti seleksi, mesti diimplementasikan dalam terobosan pelayanan juga membantu pimpinan merealisasikan tugas dan target capaian,” tuturnya.
Senada dengan H Ajat, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan meminta para peserta yang belum dipilih tidak bermanuver. Justru, bersikap sebagai abdi negara yang bisa menjadi contoh rekan kerjanya lain, lantaran sudah sampai tahap seleksi sejauh ini.
“Terima saja, toh user-nya kepala daerah. Beliau pasti punya pertimbangan dan gambaran, siapa saja yang dianggap sanggup dan mampu mengemban tugas itu. Kalau yang muda-muda nanti kan bisa ikut lagi, peluang masih terbuka di kesempatan lainnya,” kata Ate memaklumi.
Bagi peserta terpilih pun, lanjut dia, bakal mengemban amanat ekstra. Selain membantu menyukseskan realisasi target capaian pembangunan, pengoptimalan pelayanan di masyarakat. Juga dituntut mengimplementasikan paparan inovasi yang ditawarkan terhadap pansel dalam tahapan seleksi.
“Itu harus dibuktikan. Mereka mesti inovatif, mumpuni untuk mengatrol kemajuan instansi yang dia pimpin. Janji politik kepala daerah dan janji personal sebagai calon pejabat dia emban. Jangan ada kesan, sudah jadi kadis tinggal santai karena tidak mungkin turun lagi,” tegas Politisi Golkar tersebut.
Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf menyebut dirinya belum menentukan pilihan dalam menentukan tujuh calon kepala dinas (kadis) baru dari 21 peserta open bidding.
Meski sudah melakukan pendalaman terhadap masing-masing kandidat, ia akan terlebih dahulu menunggu hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan berunding dengan Sekda H Ivan Dicksan.
”Saya belum menentukan apa-apa, karena kan masih menunggu rekomendasi dari KASN, kalau tiga terbaik ini sudah tidak ada permasalahan, baru saya dan Pak Sekda berunding untuk memilih tujuh orang,” kata Yusuf kepada Radar saat ditemui di Graha Asri, Jumat (12/11/2021).
Ada pun opini yang memunculkan sejumlah nama yang ditaksir bakal dipilih Yusuf. Ia membantah keras hal itu. Justru ia mengaku prihatin terhadap nama-nama yang sudah di gadang-gadang akan dia pilih, lantaran dirinya sendiri belum memantapkan pilihan.
“Jangan dipeta konflikan, kasihan orangnya, toh saya dengan Pak sekda belum bahas apa-apa. Itu hanya simpang siur saja,” keluhnya.
Dia menceritakan sampai saat ini pun semua kandidat berpeluang sama. Ia menilai secara objektif sesuai mekanisme dan peraturan, dimana selama ini panitia seleksi (pansel) sudah maraton melangsungkan tahapan seleksi dengan profesional.
“Saya paling kebagian 10 persen saja hak prerogratif, karena 90 persen tahapan seleksi ini dilakukan pansel. Jadi kalau ada nama beredar, itu bohong ga benar,” tegas Yusuf.
Menurut dia, opini memunculkan nama-nama tersebut seolah menAAAdorong dan akan terjadi ketidakAnyamanan ketika nama yang sudah mencuat justru tidak jadi. Seolah mencitrakan prosesi open bidding hanya dagelan lantaran siapa peAmenAangAnya sudah diputuskan dari awal. (igi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
