Tes PCR Berbayar Kurang Diminati di Kota Tasik

radartasik.com, INDIHIANG — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan soal penyesuaian kembali tarif pemeriksaan PCR. Di Kota Tasikmalaya, animo untuk PCR berbayar sendiri dinilai sangat rendah meski harga sudah disesuaikan.

Pemerintah masih mewajibkan masyarakat melakukan pemeriksaan PCR untuk berbagai keperluan, khususnya dalam penggunaan transportasi umum. Hal ini sempat menuai reaksi karena beban ongkos menjadi semakin berat.Menjawab itu, presiden pun langsung meminta batas tarif PCR kembali diturunkan. Hal itu ditindaklanjuti menteri kesehatan yang kembali mengeluarkan surat edaran pada 27 Oktober 2021.Dengan surat edaran tersebut batas tarif pemeriksaan PCR berbayar menjadi Rp 275.000 untuk Jawa-Bali dan Rp 300.000 untuk luar Jawa-Bali. Sebelumnya batas tertinggi tarif PCR yakni Rp 495.000 untuk Jawa-Bali dan Rp 525.000 untuk luar Jawa-Bali.Terkait penyesuaian tarif itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat mengaku sudah melakukan pemberitahuan ke beberapa klinik swasta yang melayani tes PCR. Namun dia pun mengaku belum mengecek langsung penerapan di lapangan. “Kalau pemberitahuan sudah,” ucapnya.Ketika memang warga merasa dirugikan dengan oleh klinik swasta soal penerapan tarif PCR di luar ketentuan, maka bisa melapor ke Dinkes. Dia akan menindaklanjuti dengan mengecek ke klinik terkait. “Ya kalau memang ada keluhan datang saja ke kami,” ucapnya.Namun analisa dr Uus, penyesuaian tarif PCR untuk Kota Tasikmalaya tidak berdampak besar. Karena animo masyarakat untuk menggunakan layanan swab PCR berbayar masih kurang diminati. “Karena kan kalau di Dinkes gratis, jelas pilih di Dinkes,” terangnya.Pihak swasta yang sebelumnya membuka layanan khusus PCR dan antigen pun menurutnya memilih undur diri. Karena pada dasarnya diberi secara gratis pun sebagian warga masih terpaksa. “Apalagi harus bayar, jadi ya berat,” ucapnya.Terlepas dari itu, perlunya tes PCR untuk berbagai aktivitas masih sangat diperlukan. Karena selain testing dan tracing, ini juga jadi bahan kajian pemerintah untuk melihat perkembangan wabah. “Termasuk memastikan efek vaksinasi,” pungkasnya. (rga)

Sumber: