Waduh, PGRI Sebut Banyak Sekolah Tidak Transparan Soal Kekurangannya
Senin 25-10-2021,15:15 WIB
Radartasik.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini terus menjalankan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu yang tengah dilaksanakan adalah Program Organisasi Penggerak (POP).
POP ini merupakan program yang menggandeng organisasi pendidikan untuk melakukan pelatihan kepada para guru dan kepala sekolah di Indonesia demi meningkatkan hasil belajar siswa. Namun dalam implementasinya, masih terdapat kendala.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Wasekjen PB PGRI) Dudung Abdul Qadir mengatakan bahwa banyak sekolah yang sulit disentuh oleh organisasi penggerak.
“Dalam mengembangkan SDM di sekolah, dari tidak ingin menjadi eksklusif menjadi eksklusif kembali, karena sulit disentuh organisasi penggerak,” ungkap dia siaran YouTube dalam Vox Populi Institut Indonesia, Senin (25/10/2021).
Sekolah pun banyak yang tidak mau jujur terkait kekurangan yang ada ditempatnya. Kata Dudung berdasarkan penelusurannya, mereka meminta segala kekurangan yang ada tidak dipublikasikan dan tentunya ini menjadi hambatan perbaikan.
“Karena ketika Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak ketika saya tanya sama mereka, mereka bilang jangan disampaikan kendala-kendala kepada orang lain, cukup saja Sekolah Penggerak dan ahli Kemendikbud terkait Sekolah Penggerak,” tutur dia.
Dalam masa pelatihannnya pun juga memakan waktu, seperti untuk program Guru Penggerak yang pendidikannya sampai 9 bulan. Tidak hanya menyita waktu dan pikiran, namun juga mengabaikan tugas-tugas pokok sebagai guru.
“Itu menyita waktu dan pikiran sehingga tugas-tugas pokok terabaikan, itu (makan waktu) untuk dikategorikan lulus Sekolah Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak atau Guru Penggerak,” jelasnya.
Untuk itu, dia mengajak untuk adanya evaluasi kebijakan dari pihak Kemendikbudristek untuk membangun sistem yang kuat. “Setelah itu bangun kultur yang bagus dari program yang dilakukan. Ini biasanya diimplementasi lemah,” pungkas Dudung. (jpc)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
