Politisi PDIP : Sejak Menjabat Menag Sering Bikin Kontroversi, Gus Yaqut Disarankan untuk Minta Maaf
Senin 25-10-2021,14:15 WIB
Radartasik.com, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menanggapi pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang Kementerian Agama (Kemenag) adalah hadiah dari negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Kapitra menyampaikan kelimat menohok untuk menteri yang akrab disapa dengan panggilan Gus Yaqut itu. “Kalau sekolah sampai gerbang, ya begitu pemahamannya. Salah-salah,” kata Kapitra Ampera kepada JPNN.com, Minggu (24/10/2021).
Kapitra menjelaskan Kemenag dicetuskan oleh Muhammad Yamin untuk menjadi kementerian yang khusus mengurusi seluruh aktivitas keagamaan masyarakat. “Jadi, kalau kita lihat sejarah menag yang pertama itu H.M Rasjidi dari Muhammadiyah. Pencetus Kemenag itu semua dari Muhammadiyah,” paparnya.
Penjelasan Kapitra soal Menag pertama dari Muhammadiyah ini sesuai dengan keterangan dalam situs https://kemenag.go.id/artikel/sejarah. Dalam artikel itu ditulis bahwa pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah.
Kapitra melanjutkan kala itu tujuan pembentukan Kemenag tidak dikhususkan untuk satu organisasi Islam saja. “Nah, kekeliruan seperti ini membuat kedangkalan berpikir yang justru menimbulkan dampak terus-menerus, konfliknya terpelihara di masyarakat,” tuturnya.
Oleh karena itu, mantan pengacara Habib Rizieq Shihab tersebut mengatakan Presiden Jokowi seharusnya mengganti Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang sering memberikan pernyataan kontroversial.
“Sejak mulai menjabat itu bukan membangun harmonisasi dan kesejukan, tetapi selalu bikin kontroversi dan konflik,” cetus Kapitra.
Dia menegaskan jika menteri agama tidak diganti, bukan tidak mungkin Presiden Jokowi menjadi sasaran masyarakat yang tersulut pernyataan Gus Yaqut tersebut.
Sementara itu Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pernyataan Menag ini tidak sepantasnya disampaikan oleh pejabat negara. Selain tidak memiliki landasan historis yang benar, pernyataan itu dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat.
“Dikhawatirkan akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya. Karena kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa Kementerian Agama hanya milik NU saja,” ujar Saleh seperti dialnsir JawaPos.com, Senin (25/10/2021).
Pernyataan ini juga, lanjut Saleh bisa menimbulkan pemikiran, bahwa kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang bisa diatur-atur. “Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia,” ujar Saleh.
Menurut Saleh, faktanya, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan.
“Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia,” katanya.
Karena itu, anggota Komisi IX DPR ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menegur Menag Yaqut. Sebab pernyataan yang diucapkannya ke publik sangatlah tidak bijak.
“Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan,” ungkapnya.
Untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, menteri agama diminta untuk menyampaikan permohonan maaf. Atau paling tidak meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat. Itu adalah sikap terbaik yang perlu dicontohkan oleh para tokoh dan pejabat kita.
“Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan,” ungkapnya. (jawapos/jpnn/fajar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
