Bantuan Provinsi Dipotong, Proyek Terancam Mangkrak

Bantuan Provinsi Dipotong, Proyek Terancam Mangkrak

Radartasik.com, KOTA TASIK — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan refocusing anggaran. Dampaknya, bantuan keuangan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan pemotongan diperkirakan mencapai Rp 169,3 miliar.

Hal itu diakui Sekda Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan yang menyebutkan sebelumnya bankeu Provinsi Jabar untuk Kota Tasikmalaya sejumlah Rp 452 miliar. Akibat refocusing, nilainya berkurang menjadi Rp 282,7 miliar.

”Berdasarkan hasil pengecekan ke desk Pemprov Jabar, sekitar 169,3 miliar anggaran Kota Tasik di-refocusing,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (24/10/2021).

Pada prinsipnya, kata Ivan, dirinya memahami kondisi keuangan saat ini baik di semua pemerintah kota, kabupaten termasuk provinsi sedang tidak stabil. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak terjadi pandemi Covid-19 mengalami penurunan. ”Mau tidak mau berdampak terhadap kemampuan belanja,” ucapnya.

Pemkot Tasikmalaya sendiri, sambung dia, sudah melakukan rapat pembahasan soal pengurangan bankeu tersebut. Pertemuan tersebut dipimpin Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf.

Rencananya, pemkot akan melakukan komunikasi dengan pemprov pada Senin (25/10/2021). Tujuannya, supaya bankeu yang di-refocusing bisa lebih ditekan, khususnya untuk pekerjaan yang sedang berjalan. ”Bila memungkinkan, anggaran yang di-refocusing tidak sebesar itu,” katanya.

Jika kebijakan pemprov tersebut sudah final, Pemkot Tasikmalaya akan mengaji ulang penganggaran supaya bankeu untuk pekerjaan yang sedang berjalan tidak terkena dampak. ”Agar kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan bisa dibayar, minimal sampai dengan proses saat ini,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi menyesalkan refocusing bankeu tersebut. Meskipun kebijakan itu masih belum final. ”Informasinya belum ditandatangani tapi sangat disayangkan jika sampai terjadi (refocusing),” ucapnya.

Pasalnya, kata dia, akan berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi. Terlebih, jika fasilitas umum yang sedang berjalan tidak bisa dituntaskan. ”Seperti pembangunan drainase kan kebanyakan dari bankeu, bagaimana kalau sampai mangkrak begitu saja,” ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya mendesak pemkot untuk tidak hanya menerima kebijakan tersebut begitu saja. Perlu ada upaya untuk meyakinkan Pemprov soal pentingnya anggaran itu untuk tetap didistribusikan secara utuh. “Harus ada upaya, setidaknya pekerjaan yang sedang berjalan bisa tetap dituntaskan,” katanya.

Seperti diketahui, saat ini di Kota Tasikmalaya melaksanakan pekerjaan fisik. Seperti pembangunan dan perbaiki drainase sedang berjalan. Sumber anggarannya didominasi dari Bankeu Pemprov Jabar. Sehingga, refocusing ini membuat beberapa pekerjaan yang tengah dilakukan terancam dibayar. (rga)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: