Realitas di Lapangan, Ada ASN, Punya Rumah Besar dan Bermobil Tapi Dapat Bansos PKH
Rabu 20-10-2021,11:15 WIB
Radartasik.com, SURABAYA — Akurasi data penerima program bantuan sosial (banmsos) dari pemerintah, hingga saat ini ini masih menjadi masalah di mana-mana. Tidak terkecuali di Kota Surabaya. Warga Ketandan Lor, Kecamatan Genteng, misalnya. Mereka mengeluhkan penyaluran program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dari laporan masyarakat, masih ada warga yang benar-benar tidak mampu, tapi tidak terdata sebagai penerima PKH. Sebaliknya, warga yang mampu, justru terdata sebagai penerima. Temuan tersebut anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krhisna saat melakukan reses, Selasa (19/10/2021).
Menurut Ayu, penyaluran PKH yang belum tepat sasaran masih menjadi PR bersama. Banyak laporan, ada warga yang sebetulnya mampu, rumahnya besar dan memiliki mobil, tetapi tercatat sebagai penerima bantuan. Bahkan, ada aparatur sipil negara (ASN), ternyata juga mendapat PKH.
“Nah seperti ini keliru. Itu kan seharusnya haknya warga kurang mampu seharusnya. Jadi harus dicoret,” katanya.
Ada pula pengaduan, warga tidak mendapat pelayanan dengan baik oleh pihak dinas ketika menanyakan masalah PKH tersebut. Dalam beberapa kasus, pihak RT dan RW setempat sudah memastikan bahwa warga bersangkutan termasuk warga tidak mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
''Ketika dikonfirmasi ke dinas terkait, katanya sudah mengacu data kelurahan. Kata pihak kelurahan, data itu dari dinas. Jadi, kesannya dipingpong. Ini kan nggak bener,” ucap dia.
Sesuai prosedur, lanjut Ayu, pendataan PKH dilakukan RT/RW setempat. Asumsinya, mereka lah yang mengetahui data tentang kondisi warganya masing-masing. Kemudian, data tersebut diserahkan ke kelurahan untuk diteruskan ke dinas sosial. Nah, dengan temuan-temuan itu berarti ada proses yang tidak dilalui dengan benar dalam pendataan.
“Ini yang bermasalah di mana? Apakah pihak kelurahan yang malas melakukan perubahan, malas mengetik berdasarkan verifikasi data oleh RT/RW, atau seperti apa? Nanti kami cek kejelasannya,” kata Ayu.
Politikus perempuan yang juga ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya itu memastikan, pihaknya akan menelusuri masalah tersebut. Pihak kelurahan, RT/RW, dan dinas terkait akan dipanggil. Mereka harus bisa menjelaskan masalah tersebut.
“Karena ini tidak hanya terjadi di sini (Ketandan Lor, Red). Sabtu lalu saya di Tambaksari juga mendapat keluhan serupa,” ungkapnya.
Karena itu, Ayu mengatakan, masalah tersebut akan menjadi bahan rapat internal di komisi A. Sebab, bantuan ini berkaitan dengan hak warga kurang mampu. Apalagi sekarang sedang kesusahan menghadapi pandemi.
''Jangan sampai bantuan untuk warga kurang mampu salah sasaran ke warga yang mampu. Jika terus begini, maka program pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya tidak akan berjalan optimal,” pungkasnya. (jpc)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
