Kasi Penyelenggaran Haji dan Umrah Kemenag Kota Tasikmalaya H Wahyu SAg mengaku telah mendapat informasi dibukanya umrah bagi jemaah asal Indonesia. Namun sementara, pihaknya masih menunggu petunjuk teknisnya yang masih dipersiapkan oleh Kemenag RI. “Belum ada penjelasan ke daerah secara teknis dan detail,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (13/10/2021).
Maka dari itu, pihaknya pun belum bisa memastikan kapan ibadah umrah bisa dilaksanakan. Termasuk biaya yang diprediksi bisa membengkak karena ada penambahan waktu, guna pencegahan penularan wabah Covid-19. “Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa soal teknisnya,” ucapnya.
Kasubag TU Kemenag Kota Tasikmalaya H Yayan Herdiana menambahkan dibukanya umrah menjadi harapan dilaksanakannya ibadah haji tahun 2022. Sebagaimana diketahui, sudah dua tahun Indonesia tidak bisa memberangkatkan jemaah haji ke Mekkah. “Ya mudah-mudahan perkembangannya semakin baik dan bisa melaksanakan ibadah haji lagi,” ujarnya.
Pelaksanaan Ibadah Umrah di Masa Pandemi Covid-19
Kejelasan soal dibukanya umrah pun ditunggu para pengelola travel umrah di Kota Tasikmalaya. Pasalnya, animo masyarakat semakin tinggi karena sudah lama ditutup.
Seperti halnya dikatakan pemilik travel umrah Al Amin Tasikmalaya, KH Wawan Nawawi yang masih menunggu kepastian teknis pelaksanaan umrah. Karena di tengah kondisi wabah yang masih terjadi, ada beberapa hal yang masih diperhitungkan pemerintah. “Informasinya masih dibahas soal vaksin dan karantina,” ucapnya.
Perjalanan umrah di masa pandemi ini, kata dia, tentu mengubah mekanisme dari mulai pemberangkatan sampai teknis di Arab Saudi. Hal ini mengingat penggunaan sarana transportasi pun akan dibatasi. “Aturannya kan hanya bisa 50 %, biasa 50 mungkin hanya 25 untuk satu bus,” ucapnya.
Efeknya, kata KH Wawan, biaya untuk perjalanan umrah akan semakin membengkak. Karena selain kebutuhan sarana transportasi yang lebih banyak, ditambah penggunaan kamar pun akan sangat diatur jumlahnya. “Tapi sepertinya tidak akan sampai dua kali lipat,” terangnya.
Mengingat umrah merupakan ibadah bagi umat Islam, menurutnya biaya yang membengkak tidak akan mengurangi antusias calon jemaah. Pasalnya orang yang sudah punya keinginan kuat untuk berangkat, akan berkorban secara maksimal. “Justru menurut saya memprediksi akan banyak antrean karena kuotanya pasti dibatasi,” ucapnya.
Sementara itu, pengelola travel Kanomas Tasikmalaya, Asep Mulyajaya masih belum bisa banyak memberikan tanggapan. Pihaknya masih menyimak perkembangan informasi soal kejelasan teknis umrah. “Masih menunggu perkembangan informasi terkini dari pemerintah,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara resmi telah mengizinkan pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah dari Indonesia. Pemberian izin tersebut disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besarnya di Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan diberikannya izin tersebut menyusul laju perkembangan Covid-19 di Indonesia mulai membaik dalam beberapa waktu terakhir.
”Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah Indonesia,” kata Retno dalam konprensi pers virtual, Sabtu (9/10/2021).
Retno menambahkan komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia saat ini tengah meminimalisir segala hambatan pembukaan kembali pelaksanaan umrah untuk jemaah dari Indonesia
”Pemerintah RI dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi kini dalam tahap akhir pembahasan teknis, antara lain terkait vaksin dan proses karantina,” ujarnya.
Retno menjelaskan bahwa isi dalam Nota diplomatik juga mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.
”Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, termasuk otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan baru tersebut,” pungkasnya.
Selain itu, Saudi juga mempertimbangkan penetapan masa karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.
Kedua negara juga tengah bekerja untuk dapat berbagi informasi terkait latar belakang kesehatan jamaah, guna mempermudah proses masuk ke Arab Saudi.
“Di dalam nota diplomatik tersebut, juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah,” kata Retno.
Kementerian Luar Negeri RI sendiri terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, beserta otoritas terkait Arab Saudi, mengenai pelaksanaan kebijakan baru pemerintah Saudi tersebut.
“Tentunya kabar baik ini akan kita tindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya,” ujarnya.
Menlu Retno baru-baru ini bertemu dengan Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika Serikat, pada akhir September lalu.
Pada kesempatan tersebut, Retno melobi Arab Saudi agar mengkaji kebijakannya terkait vaksin Covid-19 dan pelaksanaan ibadah umrah bagi calon jemaah asal Tanah Air.
Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan data dan situasi Covid-19 di Indonesia yang sudah sangat menurun akhir-akhir ini.
Wajib Karantina 5 Hari
Pemerintah Indonesia diminta untuk bisa menjawab tantangan dari Kerajaan Arab Saudi dalam memenuhi ketentuan umrah.
Menurut Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji (AMPUH) Wawan Suhada, ketentuan karantina 5 hari bagi para jemaah umrah menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Indonesia sebagaimana yang ditentukan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
Contohnya standarisasi swab PCR, sertifikat vaksinasi dan jenis vaksin itu sendiri. Semoga dengan disediakannya Booster Moderna, Pfizer, AstraZenneca dapat menghindari ketentuan karantina 5 hari tersebut,” jelas Wawan, Minggu (10/10/2021).
Wawan menyebut kesepakatan itu patut diapresiasi. Sebab, Kemenlu telah melakukan diplomasi yang intensif dengan Arab Saudi.
“Diterimanya Nota Diplomatik tersebut menjadi angin sehat bagi PPIU (Penyelanggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan seluruh jamaah umrah di Tanah Air agar dapat segera melaksanakan ibadah umrah,” terang Wawan.
Namun, Wawan mengingatkan nota diplomatik tersebut bukan berarti jemaah dapat langsung berangkat umrah. Meskipun begitu, hal ini tentu merupakan titik terang bagi seluruh pihak.
“Jemaah umrah agar tidak salah paham dengan pengumuman dari Kemenlu. Bahwasanya umrah belum dibuka hingga saat ini. Insyaallah dalam waktu dekat segera dibuka dengan adanya informasi nota diplomatik tersebut. Semoga dalam waktu dekat Umrah akan dibuka,” pungkasnya.
(rga/riz/fin)
