MOT Terancam Kena Refocusing

radartasik.com, TAWANG — Rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki 11 ruang Modular Operating Theatre (MOT) nampaknya tidak bisa terpenuhi seluruhnya. Bahkan, kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ini pun, terancam tidak direalisasikan apabila terdampak refocusing.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, H Ivan Dicksan mengungkapkan alokasi bantuan senilai Rp 75 miliar yang diperuntukkan bagi pendirian 11 kamar kedap bakteri itu baru tuntas tahapan administrasi beberapa waktu ini.Sehingga, kata dia, lelang pun baru diterbitkan seusai berkas yang diterima Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tasikmalaya lengkap.”Kemarin sudah beberapa kali menempuh perbaikan administrasi, dan informasinya hari ini (kemarin, Red) sudah masuk ke bagian barang jasa untuk dilelangkan,” tuturnya kepada Radar, Kamis (7/10/2021).Ivan menjelaskan pihaknya belum menerima informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terkait kegiatan mana saja yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi, yang akan dicancel. “Jadi kewajiban kita pemerintah daerah ya melaksanakan saja dulu, ketika berkas sudah lengkap dan siap, dilelangkan saja,” katanya.Namun, lanjut dia, proyek yang akan dikerjakan terlebih dahulu senilai Rp 33 miliar itu sangat bergantung kepada kebijakan Pemprov, ketika ini dinilai dapat dirasionalkan untuk tidak dieksekusi tahun ini.Dia berharap para peserta lelang memahami ketika kontrak otomatis dibatalkan. “Sekarang kita sedang kirim ke sana kegiatan-kegiatan yang bersumber dari banprov, nanti disortir dan mungkin dipertimbangkan dari sisi kemanfaatan, urjensi, mana yang dicancel atau dilanjutkan,” tutur dia.Ivan berharap kepastian refocusing bisa diketahui sebelum kegiatan pendirian MOT berjalan. Supaya tidak ada risiko besar bagi peserta lelang, apalagi ketika sudah terbangun kontrak kerjasama pelaksanaan kegiatan, pekerjaan mulai dilaksanakan tiba-tiba ditarik dananya oleh provinsi.“Maka ketika kegiatan ini ternyata di-refocusing, otomatis para peserta harus memahami. Kita juga khawatirkan risikonya ketika sudah kontrak, kegiatan dimulai eh ternyata dananya ditarik, itu tentu jadi masalah,” ungkap Ivan.Di sisi lain, ia mengakui Kota Tasikmalaya sudah waktunya memiliki MOT, dalam mendukung penanganan-penanganan bedah yang dilakukan para dokter agar semakin meningkat. Supaya tidak terlalu sering masyarakat berangkat ke luar daerah lantaran fasilitas kesehatan dalam kota belum lengkap.“Karena kita juga daerah rujukan sebetulnya, RSUD dr Soekardjo kan sering menangani juga pasien-pasien dari daerah sekitar, jadi kalau di sini bisa tertangani dengan fasilitas yang lengkap dan mumpuni, mengurangi beban keluarga pasien dalam memberikan perawatan di dalam kota,” harap dia.Sementara itu, berdasarkan penayangan lelang di website LPSE Kota Tasikmalaya, kegiatan Pembuatan Ruang MOT Pada Gedung Tulip RSUD dr Soekardjo, kegiatan tersebut tidak direalisasikan secara penuh di angka Rp 75 miliar melainkan Rp 33 miliar lebih. Kegiatan pembuatan ruang bedah itu, rencananya akan direalisasikan hanya 5 ruangan saja dari total 11 ruangan yang direncanakan. Informasi yang dihimpun Radar, lelang pekerjaan yang semula diperuntukkan dilaksanakan di lantai 4 dan 5 gedung tulip RSUD, hanya direalisasikan di lantai 5 saja.Lantaran pihak Inspektorat dan aset tidak merekomendasikan pelaksanaan dikerjakan saat ini, dikarenakan baru tuntas masa pemeliharaan beberapa bulan lalu. Sehingga lantai 4 gedung tulip RSUD, tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan kegiatan peningkatan kamar operasi biasa menjadi MOT.Terpisah, Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Kota Tasikmalaya Budi Martanova menuturkan pihaknya sudah menayangkan sejak Kamis sore (7/10/2021), setelah berkas usulan pelelangan disampaikan pihak rumah sakit secara lengkap di hari tersebut.“Sudah kami tayangkan, memang mekanismenya ketika berkas sudah lengkap kami verifikasi kembali dan ketika semua sudah benar-benar terkroscek secara administratif, kita segera tayangkan lelangnya di website,” ungkapnya.Sebelumnya diberitakan, selain dikejar waktu, pelaksanaan pengadaan alat kesehatan (alkes) pada proyek modular operating theatre (MOT) di RSUD dr Soekardjo. Dituntut akuntabel dan transparans dalam proses pengadaannya.Sebab, selain masuk dalam 10 program pengadaan barang dan jasa strategis Tahun 2021. Kegiatan tersebut pun dipantau secara khusus oleh Korsupgah KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Sehingga program senilai Rp 75 miliar itu, merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mesti dipertanggungjawabkan pelaksanaannya tuntas dan minim ekses.”Selain ini kebutuhan, MOT juga amanah dari provinsi untuk kita tuntaskan kegiatannya lantaran kita sudah mengusulkan dan diberi kepercayaan dengan alokasi bantuan tersebut,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat kepada Radar, Senin (20/9/2021).Menurut dia, sejumlah catatan yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan MOT, mulai dari ketersediaan item alkes yang dibutuhkan. Terutama di samping mesti memperhatikan standar kualitas dari alat yang dibutuhkan untuk pendirian 11 kamar operasi khusus itu, regulasi dan ketentuan lain tidak bisa dikesampingkan.”Misalnya nilai manfaat serta produk luar itu, ketika produk dalam negeri ada yang sama kualitas dan standarnya, kenapa tidak untuk diperhatikan. Aspek mendatangkan barang dari luar dan waktu kita yang sudah mepet, mesti jadi perhitungan, di samping jangan bersinggungan dengan regulasi terkait mekanisme pengadaan barang jasa,” papar Uus.Mantan Kepala Puskesmas Purbaratu itu menjelaskan sejatinya pengadaan barang/jasa alat kesehatan sudah ada di e-katalog, yang mana pemerintah tinggal menyeleksi saja untuk melakukan pengadaan. Sesuai kebutuhan, efisiensi, kualitas, produk yang jelas, yang harus sesuai standar.”Namun, yang terpenting sekali lagi tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, terutama hal-hal lain dalam konteks pemenangan penyedia barang jasa yang ikut lelang. Kami pun mesti hati-hati dengan hal semacam itu,” katanya. (igi)

Sumber: