APBD Perubahan Kabupaten Tasik Fokus Pulihkan Ekonomi

APBD Perubahan Kabupaten Tasik Fokus Pulihkan Ekonomi

radartasik.com, SINGAPARNA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya mengesahkan dan menyepakati APBD Perubahan Tahun 2021, Kamis (30/9/2021). Anggaran perubahan ini rencananya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.


Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi SP mengatakan, setelah disahkannya anggaran perubahan, dewan meminta eksekutif untuk menitik beratkan anggaran kepada pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi Covid-19.

Pemulihan ekonominya, terang dia, bisa melalui padat karya, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Usaha Mikro Kecil Masyarakat (UMKM) dan koperasi yang lebih kepada ekonomi masyarakat kecil untuk mendapatkan penghasilan.

Dia menyebutkan, dalam anggaran perubahan 2021 ini, ada tambahan anggaran Rp 230-an miliar yang pada umumnya sudah berbentuk pekerjaan bukan lagi uang cash. Nilai ini memang dianggap berkurang kalau dari sisi total, karena dari provinsi anggaran untuk DBHCT daerah dikurangi Rp 25 miliar.

Kemudian, lanjut dia, dari Dana Alokasi Umum (DAU) pusat dikurangi Rp 45 miliar, dari asumsi awal. Jadi kebanyakan anggaran perubahan adalah bantuan provinsi.

“Jadi artinya uang cash-nya dikurangi, tetapi pekerjaannya bertambah, pekerjaannya dari provinsi Rp 230 miliar penambahan anggarannya,” kata dia kepada Radar, Jumat (1/10/2021).

Di sisi lain, jelas dia, daerah harus me-refocusing anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk insentif nakes yang diwajibkan oleh pemerintah pusat, yang dibayar oleh APBD. Anggaran perubahan ini selain untuk pemulihan ekonomi juga untuk pembangunan infrastruktur.

Dia menambahkan, efisiensi anggaran dari refocusing dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemotongan dana transfer DAU dan DBHCT provinsi.

“Kita harus memahami ada efisiensi, tetapi program yang menyentuh langsung masyarakat kita perjuangkan, termasuk pembangunan infrastruktur tidak kena refocusing untuk masyarakat,” dorong dia.

DPRD, tambah dia, mendorong agar pemerintah daerah segera merealisasikan dan menyelesaikan pekerjaan dengan waktu sampai Desember. Jangan terpengaruh dengan struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru.

“Dinas seperti PUPR dan Pertanian dengan anggaran paling besar dalam belanja modal segera realisasikan anggaran atau pekerjaannya. Jadi jangan ada alasan ada SOTK baru, laksanakan saja,” tambah dia.

Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin SPd MAP mengatakan, tentu penggunaan anggaran perubahan diperuntukan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, dampak pandemi Covid-19.

“Jadi fokusnya lebih kepada dampak pandemi Covid-19 adalah pemulihan ekonomi. Termasuk di dalamnya infrastruktur, atau belanja publik,” jelasnya.

Pada intinya, kata dia, program yang sudah direncanakan dan ada di dalam APBD 2021 yang sudah ditetapkan itu tinggal dilaksanakan. “Jangan sampai ada anggaran tidak terserap, gara-gara keterlambatan proses pengadaan di dinasnya,” kata Cecep.

Menurut dia, masyarakat sangat menunggu sekali realisasi anggaran untuk infrastruktur atau belanja langsung dan termasuk dalam percepatan pembangunan berupa jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan.

“Banyak yang belum selesai fasilitas kesehatan. Termasuk jalan juga ada yang sudah teranggarkan di provinsi, sekarang untuk Kabupaten Tasikmalaya proses lelangnya belum selesai, sumber DAU juga sama, segera realisasikan,” tambah dia. (dik)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: