Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menjelaskan pihaknya belum mengetahui secara detail berkaitan program bantuan tersebut. Meski itu bersumber dari provinsi, diharapkan tidak menambah sederet polemik di tengah situasi sosial daerah yang tidak stabil.
“Kita ketahui beberapa program pembangunan bersumber dari provinsi, pusat yang digulirkan tahun ini kerap dipelototi publik karena kondisi sedang serba sulit. Nah, kalau ini (command center, Red) terlanjur diserap tolong dilaksanakan optimal dan bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” papar Anang kepada Radar, Kamis (30/9/2021).
Dia menjelaskan berdasarkan informasi, sejumlah bantuan keuangan dari provinsi yang belum dieksekusi terancam terdampak refocusing. Kalau pun, kata dia, program ini sudah dilelang dan bisa segera dieksekusi diharapkan memuaskan ekspektasi.
“Karena masyarakat sekarang sudah melek IT ya. Otomatis membandingkannya mudah, dengan kota lain misalnya yang juga memiliki perangkat serupa, ini perlu jadi perhatian. Kami akan rapat kerja dengan Kominfo seperti apa gambarannya program ini, jangan sebatas diserap tapi tak bisa dimaksimalkan, kan sayang anggarannya,” ujar dia.
Politisi Demokrat itu mengakui kebutuhan perangkat digital yang serba canggih, menuntut pemerintah dalam memaksimalkan e-government serta sistem penilaian lainnya dari pemerintah pusat.
Namun, akan menjadi ironi ketika peralatan sudah mendekati lengkap dan canggih, pemanfaatannya masih minim dan tidak menjadikan pelayanan publik efektif dan efisien.
”Ini jadi pertaruhan kalau nanti alatnya sudah beres, tapi kinerja atau akselerasi pengawasan, pelayanan publik, begitu-begitu saja percuma,” keluh Anang.
Ia mencontohkan belakangan ini Pemkot Tasikmalaya melakukan uji coba Mal Pelayanan Publik (MPP). Nyatanya , bandwith atau jaringan dan sistem yang dimiliki Diskominfo belum siap memaksimalkan kehadiran one stop service tersebut.
Anang khawatir command center hadir pun Pemkot tidak menyiapkan sarana pelengkap yang dapat memaksimalkan kinerja atau fungsi dari hadirnya ruang monitor atau ruang komando tersebut.
“Jangan jadi nganggur dan mubazir, kita harap itu disiapkan. Tapi kalau lihat realitas kondisi keuangan, kita pesimis juga itu bisa dimanfaatkan langsung ketika pemkot harus sediakan lagi alokasi anggaran dalam menunjang aplikasi dan lainnya supaya command center benar-benar efektif,” tuturnya membeberkan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan mengungkapkan rencana kehadiran command center mesti menjadi sarana memperkuat pengawasan dan monitoring wali kota terhadap situasi kota.
Mulai perizinan, pelayanan, sampai kinerja para bawahannya yang bisa diarahkan untuk mengambil keputusan di dalam ruangan saja. “Kan tujuannya itu, maka perlu disiapkan segala sesuatunya untuk mengoptimalkan command center tersebut,” tegas politisi Golkar tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Tasikmalaya Budi Martanova menjelaskan belanja modal pengadaan konstruksi command center yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi senilai Rp 1,2 miliar sudah dilelangkan dan sudah masuk masa sanggah.
Kegiatan pengadaan perangkat command center-nya, kata dia, proses pengadaan menggunakan e-katalog. “Untuk pengadaan konstruksinya itu dilelang dan prosesnya sudah masuk ke masa sanggah. Setelah itu, tinggal melaksanakan kontrak dengan dinas terkaitnya dalam pelaksanaan program tersebut,” ujar Budi.
Sebelumnya diberitakan, Keinginan Pemerintah Kota Tasikmalaya mewujudkan konsep smart city semakin dekat. Terutama, dengan kehadiran command center yang akan memudahkan kepala daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pegawai, sebagai upaya perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.
“Rencananya command center ini berada di bale kota, di ruang rapat wali kota. Pada satu dashboard. Nantinya Pak Wali bisa mengontrol berbagai keperluan dalam mengawasi kegiatan dan pelayanan,” ujar Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya Gatot Setyobudi kepada Radar, Kamis (23/9/2021).
Selain itu, dibangunnya command center ini, akan memudahkan dan mempercepat kepala daerah mengambil kebijakan. Sebab, nantinya perangkat command center ini terintegrasi dengan Pemprov Jawa Barat.
”Nantinya bisa digunakan berbagai macam hal, termasuk memonitor kondisi kota. Pak Wali juga bisa melihat keluhan apa yang disampaikan publik, ada persoalan di bidang apa yang dihadapi masyarakat, lewat data yang dimuat pada aplikasi-aplikasi yang dirancang sesuai kebutuhan,” katanya menjelaskan.
Mantan Kasubag Humas Setda Kota Tasikmalaya itu menceritakan di Kota Bandung sendiri penggunaan command center sudah dimanfaatkan untuk tanggap darurat. Semisal, lewat aplikasi panic button dimana operator langsung memberitahu dinas terkait untuk menangani suatu persoalan yang mendesak dan tengah dihadapi masayrakat.
“Jadi nanti memudahkan wali kota merespons hal-hal yang urjen juga bisa digunakan, itu salah satu manfaat kecil adanya command center ini,” tutur Gatot.
Tidak hanya merespons kondisi di tengah masyarakat, menurutnya lewat command center wali kota pun bisa memonitor perkembangan progres kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk memantau langsung proses perizinan yang ditempuh pemohon di Mal Pelayanan Publik (MPP) lewat ruangan itu.
“Nanti mesti dikoneksikan ke command center, supaya Pak Wali ketika request ke operator untuk menampilkan daftar pengajuan izin ada berapa bulan ini, sudah sampai mana prosesnya, berapa pemohon yang masuk, selama aplikasinya mendukung itu bisa dilakukan,” kata dia.
Kemudian, lanjut Gatot, ketika wali kota hendak mengecek absensi pegawai di lingkungan Pemkot, bisa dipantau di command center. Melihat ruang rawat di setiap rumah sakit yang kosong dalam menangani pasien.
”Jadi dari bantuan provinsi ini baru sebatas perangkat dan dekorasi interior untuk ruang command center-nya saja, belum termasuk aplikasi-aplikasi yang daerah butuhkan,” ujar Gatot. (igi)
