Jelang Pergeseran Kadis, Ate : Informasi & Komunikasi Terhambat

INDIHIANG — Menjelang pergeseran sejumlah pejabat di level eselon II. Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya selaku mitra kerja di bidang kepegawaian memberikan catatan. Terhadap sederet kepala dinas (kadis) yang nasibnya dalam berkarier ke depan akan segera ditentukan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan menegaskan perlunya dilakukan pengisian serta evaluasi dari sejumlah pejabat yang ada saat ini, dalam menduduki posisi eksisting. Sebab, kata dia, sejumlah dinas yang saat ini mengalami kekosongan dan dijabat Plt berjalan kurang optimal.“Kita contohkan Badan Kesbangpol, peran kepalanya harus menjadi mata dan telinga wali kota dalam merespons gerakan atau potensi riakan di masyarakat. Peran ini sekarang seolah bolong tanpa ada yang mengisi terlebih itu dijabat seorang Plt,” katanya kepada Radar, Selasa (28/9/2021).Menurut Ate, ketika ada audiensi bahkan demonstrasi, kepala daerah mesti sudah menyiapkan bahan atas apa yang bakal dituntut maupun dipertanyakan elemen masyarakat. Sehingga, Kepala Badan Kesbangpol dituntut cakap berkoordinasi dengan stakeholder vertikal, diplomasi dengan perwakilan elemen masyarakat sampai memahami apa yang dikeluhkan publik dan menjadi masukan bagi pemerintah.“Nah belakangan ini kami lihat banyak sekali unjuk rasa, yang padahal keluhan disampaikan itu sejatinya sedang atau sudah dilakukan eksekutif. Artinya kanal informasi dan komunikasi saat ini terjadi sumbatan, bukan berarti kita melarang aspirasi yang disampaikan ke pemerintah, tapi ketika informasi dan komunikasi terhadap masyarakat klir tentu tidak sampai ada gerakan,” papar mantan birokrati di Kementerian Pekerjaan Umum tersebut.Dia menegaskan perlunya setiap kepala dinas menguasai persoalan di dinasnya sendiri. Otomatis, lanjut dia, perlu orang berkompetensi dan berkualifikasi untuk duduk di setiap pucuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami kekosongan.“Kita kerap menerima audiensi dari publik, ada beberapa kepala dinas selalu mendisposisi bawahannya untuk menghadiri audiensi atau rapat dengar pendapat bersama masyarakat. Padahal undangan yang kami sampaikan itu tegas tak boleh mewakilkan, artinya kadisnya langsung yang harus datang,” tutur Ate.Tujuannya, lanjut dia, ketika ada persoalan krusial yang mesti ditindaklanjuti dengan cepat, pemegang kebijakan dinas dalam hal ini kadis bisa langsung memberikan tawaran solusi. Tidak harus koordinasikan lagi ke pimpinan atau atasan dalam menentukan langkah. “Belakangan ini banyak kepala dinas selalu seperti itu, padahal publik datang ke DPRD kan ingin jawaban konkret dari eksekutif, mestinya setiap yang datang menerima masyarakat itu decision maker-nya agar urusan publik tidak tertunda-tunda apalagi terbengkalai,” keluhnya.Ate mengulas beberapa waktu lagi Pemkot akan memiliki command center yang bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diharapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bisa mengoptimalkan perangkat tersebut. Artinya informasi anggaran, program dan lainnya berkenaan pemerintahan bisa dicek dari ruang rapat wali kota saja, tanpa perlu datangi dinas masing-masing.“Nah diseminasi informasi sekarang saja kita lihat belum maksimal, bahkan informasi kaitan APBD, anggaran penanganan Covid-19, masyarakat kemarin sampai audiensi ke sini. Artinya informasi ke masyarakat lagi-lagi ada hambatan,” analisisnya.Termasuk, lanjut dia, inovasi pemkot dari layanan perizinan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) harus terjawab. Keluhan dan kendala yang selama ini dihadapi masyarakat berkaitan pengurusan administrasi atau keabsahan dalam beraktivitas.“Itu harus dipastikan pelayanannya optimal, sejauhmana konsistensi dan komitmen instansi-instansi di MPP bisa mewujudkan one stop service dan layanan masyarakat cepat, mudah dan tidak ribet. Ini mesti diperhatikan sejauhmana efektivitasnya,” tegas politisi Golkar tersebut.Dia berharap pergeseran kepala dinas mendatang, kemudian menyisakan sejumlah kursi yang mengalami kekosongan bisa diisi figur-figur yang tepat. Supaya program yang digaungkan pemerintah berjalan efektif, kemudian inovasi dan kemanfaatan setiap kegiatan yang digulirkan benar-benar dirasakan publik.“Termasuk informasi dan edukasi kepada masyarakat juga sampai dengan tepat, maka dibutuhkan kepala-kepala dinas yang kompatibel dengan jabatan yang akan diemban,” tegasnya.“Supaya wali kota tidak direcoki hal-hal yang sebetulnya bisa ditangani pejabat selevel kadis. Artinya harus menguasai persoalan di dinasnya, solutif dalam memberikan solusi taktis, kecuali hal-hal bersifat strategis yang memang membutuhkan kebijakan kepala daerah,” sambung Ate.Ia mengulas hasil rapat kerja dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beberapa pekan lalu.Dimana hasil uji kompetensi kepala dinas, ditemukan adanya satu orang eselon II yang fleksibel. Ia tangguh dan sanggup ditempatkan di posisi jabatan manapun dari aspek manajerialnya.“Maka ke depan kita harap open bidding mendatang ini bisa mencetak kepala dinas seperti itu dengan stok yang banyak, artinya kaderisasi sisi leadership, kewibawaan dan kepekaan dalam beradaptasi di lingkungan apa pun kinerjanya tidak terpengaruh,” harap dia.Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menuturkan hal serupa. Ia menilai sejumlah posisi jabatan yang mengalami kekosongan, nyaris berperan kurang optimal. Contohnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mana dijabat pelaksana tugas, otomatis sulit melakukan inovasi dalam mengatrol capaian pendapatan daerah.“Oke kita akui kondisi sedang pandemi Covid-19, ekonomi publik melesu, tapi bukan berarti tidak ada potensi lain yang bisa digali. Maka itu harus segera diisi supaya bisa mengatrol penganggaran daerah dari serapan pajak atau apapun yang belum tergali secara optimal,” katanya.Ia pun meminta evaluasi di instansi yang saat ini diisi sejumlah pegawai. Terutama yang tidak kunjung melakukan akselerasi di bidangnya masing-masing dalam upaya perbaikan atau mengefektivkan pelayanan masing-masing, sehingga terjadi percepatan bukan memperlambat roda pemerintahan.“Seperti beberapa fenomena di awal tahun kita ketahui alasan eksekutif karena dijabat pelaksana tugas (Plt) jadi banyak kendala, nah sekarang kan sudah tidak artinya dinas-dinas tak lagi ada alasan keterlambatan merealisasikan kegiatan, program dan pelayanan kepada publik,” tegas politisi Demokrat itu. (igi)

Sumber: