Penataan Pusat Kota Tasik Perlu Kajian Detail Soal Lalu Lintas, PKL dan Sampah

radartasik.com, CIHIDEUNG — Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya meminta penataan pusat kota dilakukan dari berbagai sektor. Di antaranya soal lalu lintas dan pengelolaan sampah yang diduga membuat Kota Tasikmalaya belum lagi meraih Adipura.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan mendukung upaya Pemkot menata pusat kota. Namun pembenahan jangan hanya sekadar di wilayah infrastruktur saja. “Ada hal-hal lain yang tidak kalah penting dalam penataan kota,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (24/9/2021).Dia menyoroti soal manajemen lalu lintas seiring rencana perubahan infrastruktur jalan HZ Mustofa dan Cihideung.Menurutnya, perlu ada kajian secara detail agar lalu lintas tidak terkendala. “Potensi kepadatan dan kesemrawutan lalu lintas harus ditekan sekecil mungkin,” ucapnya.Termasuk penyiapan kantong parkir yang harus direncanakan secara matang. Mengingat karena rencananya tempat parkir di HZ Mustofa dan Cihideung ditiadakan. “Supaya penataan yang direncanakan bisa benar-benar dilaksanakan,” ujarnya.Selain itu, pengelolaan sampah pun harus dilakukan secara maksimal. Bila perlu, Pemkot mengkaji lagi agar pengelolaan sampah di pusat kota bisa lebih ideal. “Karena pengelolaan sampah di pusat kota dan di kawasan lainnya pasti berbeda, makanya harus dikaji,” tuturnya.Hal serupa juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid yang menyoroti pengelolaan sampah. Menurutnya, semakin tinggi aktivitas masyarakat maka sampah yang dihasilkan lebih banyak. “Masalah kebersihan jangan disepelekan,” ucapnya.Sudah bertahun-tahun, Kota Tasikmalaya tidak meraih penghargaan Adipura. Menurutnya, tata kota yang semrawut dan kurang bersih menjadi penyebabnya. “Kita lihat nanti, bisa enggak penataan kota ini membuahkan Adipura,” terangnya.Selain itu, konsep semi pedestrian yang diwacanakan pun harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) ke depan, supaya betul-betul tertata. “Jangan sampai konsepnya semi pedestrian, tapi pejalan kaki tetap terhalang PKL,” ucapnya.Hal ini, tentunya harus dipersiapkan sedini mungkin meski penataan menyeluruh dilaksanakan 2022. Dikhawatirkan, jumlah PKL di kawasan tersebut terus bertambah dan lebih sulit terkendali. “Ini demi kelancaran upaya penataan,” pungkanya.Sebelumnya, Ketua HMI Cabang Tasikmalaya Andi Perdiana mengatakan kehidupan di wilayah urban terbilang kompleks. Infrastruktur yang dibangun harus mampu memperhitungkan aktivitas masyarakat di pusat kota. “Bicara penataan pusat kota, berarti kita membicarakan puluhan bahkan ratusan ribu orang yang beraktivitas di sana,” tuturnya kepada Radar, Kamis (23/9/2021),Untuk itu, pembangunan pun harus menunjang aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Dari mulai aktivitas ekonomi, sosial dan sektor lainnya. “Jadi pembangunannya meliputi berbagai sektor, dan semuanya harus terintegrasi,” tuturnya.Misal akses lalu lintas, tingginya volume pengendara yang tinggi harus didukung akses jalan serta sarana parkir yang memadai. Ketika tidak memadai, maka secara tidak langsung membuat tata kota jadi semrawut. “Ketika akses lalu lintas tidak memadai, tentu menciptakan kemacetan dan masalah-masalah lainnya,” ucapnya.Andi sepakat drainase harus dibenahi untuk mencegah banjir ketika musim hujan. Namun sarana kebersihan untuk pengelolaan sampah di kawasan itu juga harus dioptimalkan. “Karena banjir itu bukan hanya perkara drainase saja,” katanya.Pihaknya memahami ada beban janji politik dari kepala daerah terkait penataan kota ini. Namun jangan sampai realisasinya dilakukan secara asal-asalan tanpa perencanaan matang. “Jangan hanya sebatas pemenuhan janji politik saja, hasilnya harus maksimal,” ucapnya.Sejurus dengan itu, ketua harian Solidaritas Pemuda Tunas Tasikmalaya (Sipatutat) Iwan Supriadi mendukung upaya penataan dari Pemkot. Karena selama ini wajah Kota Tasikmalaya terbilang cukup memprihatinkan. “Karena kondisinya semrawut,” ucap pria yang akrab dipanggil Iwok itu.Namun demikian, pemerintah dalam hal ini harus punya strategi jitu mengingat pusat kota diwarnai Pedagang Kaki Lima (PKL). Jangan sampai ada arogansi yang berdampak pada hilangnya pendapatan masyarakat. “Upaya-upaya humanis harus diterapkan, supaya penataan kota tercipta dan masyarakat sejahtera,” terangnya.Menyinggung soal rencana perombakan drainase, dia mengingatkan agar dibuat secara optimal. Pasalnya, resapan air di pusat kota cukup minim sehingga daya tampung drainase harus betul-betul memadai. “Kalau nantinya masih tetap banjir, ya sama saja berarti,” pungkasnya. (rga)

Sumber: