Oktober, Jabatan Kosong di Pemkot Tasik Mulai Diisi

radartasik.com, BUNGURSARI — Wacana pengisian sejumlah kursi jabatan kepala dinas (kadis) yang mengalami kekosongan, diperkirakan dimulai Oktober mendatang. Menjelang Hari Jadi Kota Tasikmalaya tahapan seleksi bakal dimulai.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara membenarkan hal tersebut.Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan berkas untuk mengusulkan pelaksanaan Seleksi Jabatan PimpinA­an Tinggi Pratama (JPTP) pada beberapa instansi yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt).“Betul insya allah kami upayakan secepatnya (bulan depan, Red), kita juga sedang menyiapkan untuk memproses pengiriman usulan terhadap Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” kata Gungun kepada Radar, Jumat (17/9/2021).Disinggung dinas mana saja yang akan dilelang terlebih dahulu, Gungun belum memberikan keterangan. Namun, yang jelas sesuai dengan daftar urutan sejumlah eselon II yang bakal pensiun sampai akhir tahun, pelaksanaan open bidding (lelang jabatan) tahun ini dibagi ke dalam dua tahapan.“Betul dibagi dua tahap kemungkinannya, karena ada beberapa rekan kami di eselon II yang masuk masa pensiun sampai dengan akhir tahun. Tetapi nanti bagaimana itu tergantung kebijakan pimpinan,” papar dia.Pihaknya juga belum bisa memastikan ketentuan dan persyaratan pada lelang jabatan tahun ini, sama dengan open bidding sebelumnya.Pihaknya akan memastikan terlebih dahulu terhadap KASN dan berkonsultasi dengan pihak berwenang lainnya. “Belum tahu kan kita juga belum sampaikan itu, tapi kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari aturan seperti biasanya, terbuka untuk pegawai eselon III yang bertugas baik di dalam maupun luar daerah,” ujarnya.Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ajat Sudrajat mendorong tahapan seleksi dan rangkaian administrasi pelaksanaan lelang jabatan segera dipersiapkan.Supaya, lanjut dia, dengan sisa waktu tahun ini bisa dioptimalkan sehingga di awal tahun kursi kepala dinas sudah diisi. “Sebab kita ketahui bersama, beban dan pekerjaan rumah pemerintah daerah belakangan ini semakin disulitkan kondisi pandemi Covid-19. Selain keberadaan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang strategis untuk menggerakan peran dan fungsi dinas masing-masing, juga mengakselerasi program pembangunan yang mesti tuntas di Tahun 2022 mendatang,” harap Ketua Fraksi PPP tersebut.Ajat menambahkan Komisi I bakal memantau serius proses lelang jabatan mendatang, supaya menghasilkan para pejabat sesuai harapan masyarakat. Di samping perlunya wali kota mengejar hutang politik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lewat para kadis yang inovatif dan berintegritas menyukseskan tugas.

Sumber: