Pemkab Tasik & Dewan Diminta Efisiensi, Biaya PJU Harus Dievaluasi

Pemkab Tasik & Dewan Diminta Efisiensi, Biaya PJU Harus Dievaluasi

radartasik.com, SINGAPARNA — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya menyayangkan besarnya biaya pembayaran listrik penerangan jalan umum (PJU) yang mencapai Rp 18 miliar per tahun. Padahal, anggaran tersebut bisa diefisiensi dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat.


Ketua KNPI Kabupaten Tasikmalaya Nana Sumarna mengatakan, besarnya pembayaran listrik PJU harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, karena anggaran tersebut bukan jumlah sedikit.

“Ini anggaran besar loh, cukup sayang kalau hanya habis untuk bayar listrik saja. Kemudian apabila bisa efsiensi, harusnya dilakukan supaya pembayarannya tidak besar seperti ini,” ujar dia kepada Radar, Kamis (16/9/2021).

Menurut dia, pihaknya apresiasi kepada Dishub yang memiliki inovasi dalam menekan biaya pembayaran listrik, namun belum ada dukungan penuh dari pemerintah daerah atau pemangku kebijakan untuk merealisasikannya.

“Intinya KNPI mendukung dan meminta pemkab dan DPRD bisa menyelesaikan efisiensi anggaran yang besar ini, apalagi Dishub sudah mempunyai inovasi untuk menekan biaya pembayaran listrik PJU,” kata dia, menambahkan.

Koordinator GMNU Kabupaten Tasikmalaya Lutfi Luthfiansyah meminta DPRD mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan berkaitan dengan penerangan jalan umum, kemudian bisa mencarikan solusi terkait membengkaknya pembayaran listrik mencapai Rp 18 miliar. “Anggaran harus efisien, tapi hasilnya harus lebih baik,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam setiap bulan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya membayar tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 5.300 titik ke PLN sebesar Rp 1,3 miliar dan per tahun bisa mencapai Rp 18 miliar. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Undang Arifin kepada Radar di ruang kerjanya, Rabu (15/9/2021).

Kata dia, sekitar 3.000 lebih PJU di Kabupaten Tasikmalaya masih menggunakan bohlam konvensional, sehingga memerulkan watt yang lebih besar. Dampaknya kepada biaya listrik yang dibutuhkan pun akan membengkak. Sementara, 2.000 lebih sudah menggunakan lampu LED yang jauh lebih hemat.

Namun, kata dia, itu bukan penyebab utamanya tagihan listrik PJU selalu membengkak. Melainkan ada faktor lain yang menjadi penyebab, yakni arus listrik yang disalurkan ke PJU tersebut flat. “Artinya, mau nyala atau mati pembayarannya hampir sama seperti itu,” ujarnya, menjelaskan.

Maka dari itu, kata dia, Dishub sudah beberapa kali mengusulkan untuk perubahan sistem arus listrik dari flat menjadi meterisasi dan lampunya menggunakan LED. Sehingga bisa menekan pembayaran listrik setiap bulannya. Pihaknya melihat Cimahi jumlah PJU-nya mencapai 6.000, namun sudah LED dan meterisasi, pembayarannya sekitar Rp 9 miliaran.

“Maka dari itu, untuk Tasik kalau sudah meterisasi dan LED pembayarannya bisa di angka Rp 6 miliar kurang lebih, artinya menghemat Rp 12 miliar,” ujarnya, menjelaskan.

Menurut dia, kebutuhan untuk penggantian lampu menjadi LED dan membuat sistem arus listriknya ke meterisasi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar RP 16 miliar, itu masih hitungan kasar. Karena harga lampunya masih fluktuatif.

“Memang besar jika dilihat kebutuhan nominal, namun manfaatnya jangka panjang. Artinya tahun selanjutnya kita tidak perlu lagi membayar listrik mencapai Rp 18 miliar dan anggarannya bisa untuk kegiatan yang lain,” ujarnya, menjelaskan. (obi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: