Dodo: Lelang Jabatan Dibagi Dua Kloter

Termasuk, apabila waktu dekat ini akan melakukan rotasi-mutasi baik eselon II maupun III mesti menimbang adanya kebijakan penyetaraan jabatan yang menghilangkan eselon IV dari struktural menjadi fungsional.“Instruksi pusat ini, kan mesti segera diimplementasikan daerah, dimana spiritnya untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, menyederhanakan rentetan birokrasi yang saat ini terlalu banyak jabatan strukturalnya. Ini berkorelasi sekali dengan penempatan pejabat eselon II dan III nanti,” tuturnya.Dodo menjelaskan ketika struktur eselon IV di instansi pemerintahan dihilangkan, maka rangkaian jabatan struktural hanya sampai eselon III saja.Secara otomatis, lanjut dia, eselon II dan III mesti menguasai persoalan dan tugas fungsi masing-masing agar upaya efektif efisiennya pemerintahan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi itu beriringan.“Sehingga pada setiap OPD dalam menempatkan orang di Eselon II dan III harus yang paham dan mampu terhadap tugas dan kewenangannya. Tujuan penyederhanaan birokrasi itu kan untuk percepatan pengambilan keputusan, kalau jabatan strukturalnya masih gunakan like dislike ya tujuan dari instruksi pusat itu tidak akan terwujud, malah bisa sebaliknya makin kacau dan lambat,” analisis Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tasikmalaya tersebut.Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan orang-orang tepat yang akan menempati eselon II dan III di setiap dinas. Tidak sebatas pintar tetapi cerdas, peka, tahu tugas dan fungsi masing-masing karena jabatan dibawahnya nanti kebanyakan oleh tenaga fungsional.“Tentunya dibutuhkan linieritas disiplin ilmu para pejabat yang duduk di bidang tertentu. Tak lagi bicara like dislike, tak lagi selera atau kedekatan dengan wali kota. Karena kita ingin selaraskan antara tujuan penyetaraan dari pusat tentu harus tempatkan orang yang tepat dan mendorong akselerasi layanan masyarakat,” papar Dodo.Dia menilai beberapa pejabat eselon II hari ini yang menjabat sebagai kepala dinas, banyak ditemukan yang masih tidak mengetahui persoalan dari tugas dan kewenangan instansinya.Hal itu patut menjadi pertimbangan wali kota dalam mengevaluasi para kepala dinas eksisting. “Saya tidak mengecilkan teman-teman kepala dinas, namun saya lihat masih banyak Eselon II menjabat kadis tak tahu persoalan berdasarkan tugas dan kewenangannya dan ini harus dievaluasi,” tegas.Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya lainnya Dede SIP mengakui dari hasil uji kompetensi (ujikom) dan assesment kepala dinas beberapa bulan lalu. Berdasarkan keterangan BKPSDM ada beberapa kepala dinas yang layak ditempatkan dimana saja, dengan kemampuan manajerial dan personality yang baik.“Namun ada beberapa juga yang menjadi catatan dan perlu dilakukan evaluasi. Silakan mau seperti apapun ada mekanisme dalam pergeseran atau penyegaran, meski tetap ada hak prerogratif kepala daerah juga di dalam pemilihan pejabat,” katanya.Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya tersebut menuturkan open bidding mendatang mesti bisa memuaskan ekspektasi publik. Terutama dalam upaya beranjak dari dampak pandemi Covid-19 dengan segala kendalanya.