Baperjakat Masih Bahas Rencana Pengisian Jabatan Kosong

Baperjakat Masih Bahas Rencana Pengisian Jabatan Kosong

radartasik.com, BUNGURSARI — Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) beserta Wali Kota Tasikmalaya masih membahas rencana pengisian dinas-dinas yang mengalami kekosongan pimpinan.


Hasil uji kompetensi para eselon II lalu, menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan posisi dinas mana saja yang akan dikosongkan untuk lelang jabatan.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menuturkan pihaknya masih membahas rencana pengisian tersebut. Hasil uji kompetensi beberapa waktu lalu, sudah disampaikan terhadap wali kota, untuk kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam mengatur pejabat mana saja yang akan ditempatkan.

“Kan uji kompetensi itu tidak mengarah ke satu jabatan tertentu, misal begini si A, ia kemampuan seperti apa, cocoknya duduk di mana, si B baik dari kompetensi mana dan lebih cocok di dinas mana. Itu perlu dikaji dan dibahas oleh kepala daerah,” kata Ivan kepada Radar, Selasa (14/9/2021).

Dia menjelaskan setelah kepala daerah memutuskan mana saja pejabat yang bertahan di dinas tersebut atau dipindahkan ke kursi yang lebih cocok. Barulah Pemkot melaporkan usulan itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab, untuk pejabat setaraf kepala dinas, wali kota mesti mendapat rekomendasi lembaga itu dalam melakukan rotasi-mutasi.

”Nah itu pun harus yang berkesesuaian dengan hasil uji kompetensi, maka kepala daerah akan direkomendasikan untuk melantik pegawai bersangkutan. Maka dari itu, kaitan tindak lanjut uji kompetensi harus dibahas dan dikaji kepala daerah,” paparnya yang juga Ketua Baperjakat.

Ivan belum bisa memastikan dinas yang akan dilelangkan untuk pengisian jabatan. Hanya saja, kata dia, dimungkinkan terjadi pergeseran kadis terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya tersisa sejumlah kursi eselon II yang bakal dilelangkan.

”Dimungkinkan ada pergeseran dulu, beliau (wali kota, Red) akan menentukan dan membahas bersama Baperjakat mana yang digeser mana yang dikosongkan untuk open bidding (lelang jabatan, Red), jadi tak mesti yang hari ini kosong, itu yang dilelang,” tuturnya.

Menurut dia, sekitar 6 kursi Pimpinan Tinggi Pratama yang sampai saat ini dijabat pelaksana tugas, mulai dari Dinas Perwaskim, BPBD, Badan Kesbangpol, Dinas Sosial, Inspektorat dan Bapenda. Bahkan, lanjut dia, waktu dekat ini 3 pejabat eselon II bakal menyusul memasuki masa pensiun.

“Waktu dekat ini seperti Sekretaris DPRD di bulan November, Kepala Bappelitbangda Desember, serta Asisten Daerah II pada Januari 2021,” rinci Ivan.

Disinggung pada open bidding yang akan diselenggarakan Pemkot di periode kali ini, melingkupi 3 kursi posisi eselon II yang akan pensiun tersebut. Ivan tidak bisa memastikan. Itu tergantung keputusan wali kota yang mesti mempertimbangkan dengan matang.

“Belum tentu semua dilelangkan, tergantung keputusan Pak Wali yang tentu dipertimbangkan secara matang. Hanya saja, itu yang nanti akan menyusul kursi kosong waktu dekat ini,” jelas dia.

Namun, lanjut Ivan, Baperjakat menarget pengisian kursi kosong bisa dikebut tahun ini, supaya sejumlah pekerjaan rumah Pemkot bisa ditanggung merata seluruh leading sector dengan kepala organisasi perangkat daerah yang definitif.

“Meski memang tugas dan fungsi setiap dinas sebetulnya berjalan efektif, hanya ketika ada pimpinannya lebih baik dari sisi administratif dan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis untuk mengakselerasi program dinasnya masing-masing,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat mengungkapkan setelah dilantik, Yusuf tidak perlu lagi meminta restu pusat untuk sekadar merapikan kabinetnya yang saat ini diketahui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dipimpin pelaksana tugas.

“Nah kita ingin lihat sejauhmana persiapan urusan kepegawaian, sebab banyak agenda urusan ini mulai dari melantik hasil uji kompetensi termasuk open bidding (lelang jabatan, Red),” ujarnya kepada Radar, Senin (13/9/2021).

Menurut dia, kendala selama ini urusan kepegawaian, Yusuf belum bisa leluasa menentukan posisi bawahannya. Otomatis sejak awal tahun sejumlah kursi kepala dinas mengalami kekosongan dan belum juga dilakukan pengisian.

”Selain kalau mau menggeser pejabat kaliber eselon II itu, harus ada rekomendasi KASN. Kemarin juga Pemkot terkendala harus dapat restu mendagri, melantik, merealisasi anggaran dan kebijakan lainnya,” ujar politisi Demokrat tersebut.

Anang menjelaskan sekitar 5 kursi eselon II mengalami kekosongan sampai menjelang akhir Tahun 2021. Pihaknya mendorong Pemkot segera melakukan pengisian supaya tugas-tugas pemerintahan berjalan optimal dan Yusuf bisa menuntaskan target capaian kinerja sampai akhir masa jabatan.

“Besok (hari ini, Red) rencananya kami undang eksekutif menantakan progres urusan kepegawaian. Mulai tindak lanjut uji kompetensi kadis, wacana lelang jabatan termasuk menginventarisasi kursi mana saja yang bakal terjadi kekosongan waktu dekat ini,” kata Anang.

Dia menambahkan perlunya pucuk pimpinan di eksekutif, terutama pada dinas atau instansi yang berperan strategis di tengah masyarakat.

Dia mencontohkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pendapatan Daerah yang mesti diisi pimpinan definitif, melihat kondisi daerah memerlukan akselerasi dari kepala dinas yang inovatif.

”Kita ketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tekor, kemudian kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mana perlu penanganan taktis di BPBD dalam hal-hal kedaruratan. Termasuk definitifnya Direktur RSUD yang mesti dijabat pegawai eselon II sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru,” paparnya. (igi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: