Bupati Tasik dan Wakilnya Retak?

radartasik.com, TASIK - Minimnya realisasi belanja modal (publik) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya hingga September ini yang hanya mencapai Rp 9,5 juta, diprediksi akibat dampak ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin.

Hal itu diungkapkan Politisi Senior PPP Kabupaten Tasikmalaya Dr H Basuki Rahmat. Dia mengaku sudah memprediksi kondisi tersebut, dimana keterlambatan Pemkab Tasikmalaya mengakselerasi pembangunan merupakan dampak tidak adanya chemistry antara Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin.Ia menelaah perbedaan ideologi partai masing-masing, termasuk political will dari Ade yang menjadi awal mula persoalan.“Meski beda ideologi, kalau urusan politik untuk membangun daerah kami kira bisa dilakukan, persoalannya tak ada political will dan komitmen untuk membangun kebersamaan,” tuturnya kepada Radar, saat ditemui di Jalan Letjen Mashudi Kota Tasikmalaya, Selasa (7/9/2021).Lelaki yang akrab disapa Uki itu menilai, perlu ada reaksi serius dari PPP menyikapi kondisi tersebut. Sebab, bukan sekadar disharmoni bupati dengan wakil bupati, tetapi tidak adanya chemistry keduanya sebagai kader PPP dan PDIP yang diamanatkan menjadi penyelenggara pemerintahan.”Solusinya partai mesti turun tangan, paling tidak struktur tertinggi di atas daerah yakni DPW PPP dan DPD PDIP Jawa Barat, kalau pun tidak DPP masing-masing sekaligus. Mendamaikan kondisi ini, sebab sudah menjadi rahasia umum yang diketahui elite politik masing-masing di daerah,” papar mantan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya tersebut.Ia menceritakan chemistry yang tidak terbangun bukan sebatas tidak diajaknya Cecep dalam pembahasan anggaran atau kebijakan saja. Belakangan juga beredar adanya imbauan supaya ASN tidak perlu mengikuti rapat-rapat yang dipimpin wakil bupati, serta tidak diterimanya hak-hak sebagai wakil kepala daerah oleh Cecep.“Itu sudah beredar ada imbauan seperti itu, tanpa ada klarifikasi kebenarannya. Kalau dibiarkan bisa dianggap benar, maka perlu diklirkan juga,” analisis Uki yang juga Dosen STAI Tasikmalaya itu.Uki mengungkapkan bupati dan wakilnya berperan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Bupati menanggungjawabi seluruh kegiatan pemerintahan, bahkan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. “Urusan kamtibmas itu, tetap Forkopimda kan diketuai bupati, TNI Polri membantu saja sebenarnya, supporting. Nah urusan penyelenggaraan pemerintah, support-nya itu ya wakil bupati. Jelas tugasnya di Undang-Undang sebagai pengawasan, pembinaan pegawai, koordinasi termasuk pembinaan kecamatan dan desa,” katanya menuturkan.Otomatis, lanjut dia, ketika wakil bupatinya dijegal atau dilarang berkomunikasi dengan para ASN, tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai mitra bupati di roda pemerintahan. Berkaca dari hal tersebut, lanjut dia, otomatis kondisi roda pemerintahan salah satunya penyerapan anggaran terjadi keterlambatan.”Wakil bupati itu, selain pengawasan juga pengendalian. Tidak cuma memastikan rencana kegiatan pembangunan terlaksana atau tidak, tetapi saat ada kendali, di situ juga ia mencari solusi sebagai bentuk pengendalian,” tuturnya.Ia menyimpulkan peran Cecep sebagai wakil bupati dikebiri oleh pasangannya sendiri. Tidak diberikan ruang dan kesempatan, bahkan fatalnya dilarang berkomunikasi dengan para bawahan. ”Di awal bulan keduanya dilantik, kami menemukan optimisme dimana Pak Cecep itu intens laksanakan monitoring, apel di dinas, turun ke lapangan jalankan fungsinya. Di tengah perjalanan hal itu redup, konon katanya dilarang. Ya sudah, kalau terus begini mundur saja Pak Cecep, lebih terhormat daripada dituduh tidak bekerja oleh masyarakat,” tegas Uki.Dia menambahkan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen dan jajaranya sebatas bawahan yang tentu patuh terhadap instruksi atau arahan pimpinannya. Ada pun pelaksanaan penyerapan anggaran yang tidak relevan dikala gaji ASN dan wakil rakyat berjalan tanpa kendala. Sementara belanja publik yang sudah jelas alokasinya, tetapi lambat digelontorkan, bukan sebatas kesalahan sekda dan aparatur lainnya.“Kita juga berharap DPRD ambil langkah tegas dalam menekan laju pemerintahan berjalan ideal, kepentingan publik terganggu dengan serapan anggaran masih rendah. Baik menggunakan langkah politis kelembagaan mulai dari hak angket, ataupun interpelasi,” harapnya.Harusnya Wabup DilibatkanFraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya belum mengetahui secara pasti terkait benar tidaknya Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin yang juga ketua DPC PPP tidak diajak dalam pembahasan realisasi anggaran tahun ini.“Ya kami akan konfirmasi terlebih dulu kepada ketua (wakil bupati, Red) terkait hal ini. Apakah memang benar wabup tidak diajak bicara dalam pembahasan anggaran, supaya Fraksi PPP bisa segera menyikapinya,” ujar Ketua Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya Hidayat Muslim kepda Radar, Selasa (7/9/2021).Menurut dia, apabila benar wakil bupati tidak diajak dalam pembahasan, ini sangat menyayangkan sekali. Karena bupati dan wakil bupati ini satu kesatuan, sehingga sewajarnya harus dilibatkan juga dalam pembahasannya.“Bupati dan wakil bupati kan berangkatnya bareng-bareng, artinya semuanya harus bareng-bareng juga, termasuk dalam pembahasan anggaran. Karena dalam aturannya juga seperti itu,” kata dia menjelaskan.Soal realisasi anggaran, kata dia, Fraksi PPP belum mengetahui pasti apa yang menjadi kendalanya, sehingga pemerintah daerah belum merealisasikan anggaran. Namun, pihaknya secara intens selalu mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikan anggaran untuk pertumbuhan ekonomi.“Fraksi PPP dan PDIP adalah pemenang di pilkada. Sejauh ini, wakil bupati yang juga ketua DPC PPP tidak ada komunikasi yang mencolok, semuanya biasa-biasa saja dan berjalan dengan baik. Termasuk wabup juga tidak ada komentar ke fraksi soal penyerapan anggaran ini,” ujarnya.Saat dikonfirmasi Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya Ucu Subandri terkait penyerapan anggaran Pemkab Tasikmalaya melalui sambungan telepon belum bisa memberikan penjelasan. “Sementawis hapunten, sanes waktos we,” singkatnya.Sebelumnya, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam MPd. menilai serapan APBD Pemkab Tasikmalaya tahun 2021 sangat kurang baik. Bahkan pelaksanaannya pun kurang transparan dan terbuka.“Jadi Pak Bupati wajib mengoreksi hasil serapan anggaran ini, dengan duduk bersama memecahkan solusi dan kendalanya. Kalau sendiri-sendiri antara bupati dan sekda, tentu menimbulkan pertanyaan dari publik,” katanya kepada Radar, Senin (6/9/2021).Menurut Kiai Atam, meski banyak anggaran terkena refocusing atau realokasi anggaran khususnya yang bersumber dari provinsi dan pusat. Bukan berarti anggaran belanja publik itu tidak diserap, justru agar perekonomian masyarakat cepat pulih. Maka perlu dorongan pemerintah daerah sesegera mungkin menyerap anggaran belanja modal.“Cuma yang saya tahu itu, banyak kolega yang memang berterima kasih atau apa kepada bupati. Dan hanya dibahas antara bupati bersama sekda sementara wakil bupati (Cecep Nurul Yakin, Red) tidak dibawa,” ungkapnya.Kiai Atam pun langsung mempertanyakan siapa penasehat Bupati Tasikmalaya? Karena dirinya mengaku kesusahan melakukan komunikasi langsung dengan orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya itu.”Siapa penasehat Pak Bupati?. Karena susah mau komunikasi dengan bupati, baik lewat whatsapps atau telepon. Jadi kami berharap kepada pemerintah daerah, harus betul-betul bisa menyerap APBD dan dilaksanakan sesuai dengan program dan anggaran dengan baik,” paparnya mengingatkan. (igi/yfi/dik)

Sumber: