Wapres Minta Pemda Petakan Program dan Anggaran Penanganan Stunting
Selasa 24-08-2021,11:25 WIB
Radartasik.com, JAKARTA — Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) harus kembali memetakan seluruh program dan anggaran terkait penurunan stunting. Pemetaan ulang tersebut penting dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang belum merata dan terhenti akibat pandemi Covid-19.
“Pemetaan ini penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan, program apa saja yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang terhenti selama masa pandemi,” katanya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021, Senin (23/8).
Stunting sendiri merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil pemetaan ulang, Pemda dapat menyusun kembali rencana kegiatan selanjutnya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan.
Sehingga, seluruh layanan terkait pencegahan dan penurunan stunting dapat diterima oleh kelompok sasaran di daerah.
“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan seluruh program, yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah maupun dari sumber-sumber lainnya, dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima oleh rumah tangga sasaran,” ujarnya.
Dia mengingatkan agar kementerian dan lembaga terkait, bersama Pemda mengutamakan kerja kolaboratif dalam mencapai target penurunan angka stunting.
“Kerja kolaboratif adalah kunci karena intervensi percepatan penurunan stunting merupakan bagian program kegiatan pada kementerian dan lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” katanya.
Dikatakannya, program kerja dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting selama ini menggunakan alokasi dana anggaran kementerian dan lembaga, serta dana transfer ke daerah. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Karenanya, kementerian, lembaga dan pemda harus berkoordinasi agar program penurunan stunting tercapai target.
“Intervensi yang sifatnya multisektor dan multi-government level tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa kerja kolaboratif,” tegasnya.
Wapres mengapresiasi bupati dan wali kota yang telah menyatakan komitmen untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing.
“Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas, sehingga semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk penurunan stunting,” ujarnya.
Sehingga, Wapres mengimbau kementerian, lembaga dan Pemda memastikan seluruh program kerja dan kegiatan penurunan stunting tersebut mencapai sasaran kepada masyarakat.
“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian, lembaga dan Pemda maupun dari sumber lainnya dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima oleh rumah tangga sasaran,” jelasnya.
Rakornas yang digelar virtual tersebut dihadiri Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.
Sekadar informasi, berdasarkan Dinas Kesehatan angka stunting di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan selama 2020 lalu. Dinas Kesehatan mencatat, terdapat 17,58 persen atau 7.731 balita yang mengalami stuntung selama 2020, bertambah dibandingkan kasus pada 2019 yang hanya ada 10,95 persen atau 5.373 balita
Sementara itu berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP) Kabupaten Tasikmalaya angka stunting di kabupaten tersebut masih di angka 27% per tahun 2021. (fin/red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
