2.500 Warga Miskin di Kota Tasik Tak Dapat Bansos Apapun..

Reporter: syindi|
Selasa 24-08-2021,08:30 WIB
2.500 Warga Miskin di Kota Tasik Tak Dapat Bansos Apapun..

radartasik.com, TASIK — Meski situasi pandemi Covid-19 di Kota Tasikmalaya sudah mulai landai dan pembatasan kegiatan masyarakat cenderung melonggar. Keluhan soal ekonomi masyarakat, terutama bantuan sosial (bansos) yang digulirkan lewat berbagai pintu masih menyisakan nada sumbang.


Bagaimana tidak, di 18 kelurahan se-Kota Tasikmalaya saja, terindikasi sekitar 2.500 Kepala Keluarga (KK) tidak mendapatkan bantuan apapun. Padahal secara kriteria, mereka warga miskin yang dianggap layak mendapat bantuan, malah luput dari pendataan.

Hal itu diungkapkan Dewan Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman. Menurutnya, pekan lalu, relawan yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kota Tasikmalaya mengekspos hasil pelacakan warga miskin yang luput dari bantuan di 18 kelurahan.

“Alhasil, mereka temukan sekitar 2.500 KK yang belum mendapat bantuan. Ini di 18 kelurahan saja, apabila jaringan mereka tersebar di 69 kelurahan, mungkin data warga yang layak terima bantuan tapi tak dapat, bisa lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan,” analisisnya kepada Radar, Senin (23/8/2021).

Dia menjelaskan SPRI mendapatkan data tersebut selama dua bulan terakhir melakukan pelacakan. Mereka yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu kader dan pegiat di lingkungan warga, menyisir wilayah masing-masing untuk mendata warga.

“Pekan lalu data itu sudah disampaikan dan di-ekspos ke Dinas Sosial (Dinsos). Nah, itu kita harap ada tindaklanjut ya, sebab di saat warga lain sudah dapat bantuan dari berbagai sumber, ternyata masih ada yang tidak tercover,” keluhnya.

Nandang menjelaskan dampak pandemi Covid-19 berimbas ke berbagai sektor. Kondisi warga yang dinyatakan pra sejahtera sekalipun, lanjutnya, ketika terdampak berbagai kebijakan dan ekses dari penanganan bisa berubah drastis dan menjadi warga miskin baru.

“Maka memang perlu koordinasi dan jaringan yang bisa mendata secara akurat. Sebab, kemarin saya lihat juga mereka yang tidak terdata itu sangat senang saat di datangi rekan-rekan SPRI yang hendak memperjuangkan mereka agar dapat bantuan. Nah, di situ kita pikir pentingnya data dan respons dinas yang cepat dalam mendorong mereka supaya bisa diperjuangkan,” papar dia.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengakui persoalan bansos di tengah masyarakat masih cukup sering terdengar. Ia pun mendorong validasi dan akurasi data penerima bantuan bisa lebih disempurnakan.

“Supaya tidak ada lagi kecemburuan-kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Kemudian, warga yang layak dibantu tidak lagi terkendala hal teknis administratif seperti nomor induk kependudukan (NIK) atau prosedur formal lainnya,” harap dia.

Politisi PKS itu menceritakan beberapa waktu lalu dinas sudah melakukan koreksi sekitar 6 ribu data, dan tersisa 9 ribu data warga yang masih diproses dalam memastikan NIK ganda dan warga penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, kemudian masih muncul di database.

“Di situlah, kita sejak awal menekankan supaya pendataan bisa melibatkan RT/RW setempat agar akurasi data bisa diperoleh,” ungkap Dede.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Hendra Budiman belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Sebelumnya diberitakan, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlangsung di Kota Tasikmalaya, berbagai bantuan pemerintah terus dikucurkan melalui bermacam program. Mayoritas diantaranya bantuan berupa beras, yang dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdata pemerintah.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman menjelaskan saat bantuan beras dari pusat, yang diperuntukkan bagi KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didistribusikan melalui kantor pos sudah menyasar 118.855 KPM. Bantuan itu, kata dia, baru didistribusikan satu kali saja, berupa 10 kilogram beras terhadap masing-masing penerima.

“Bantuan ini sudah tuntas didistribusikan mulai Juli lalu, kelanjutannya akan ada bantuan lagi atau tidak, kami belum mendapat informasi lengkap di daerah,” katanya kepada Radar, Jumat (20/8/2021).

Kemudian distribusi beras juga menyasar penerima lain, yakni KPM Bantuan Sosial Tunai (BST). Mereka adalah masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan tidak menerima PKH dan BPNT.

“Untuk segmentasi ini, sudah didistribusikan beras juga masing-masing 10 kilogram, terhadap 61.348 keluarga penerima, semua sudah menerima,” tutur dia.

Tidak hanya itu, lanjut Hendra, bantuan berupa beras juga menyasar 3 ribu KPM lain. Bersumber dari Bantuan Hibah Kementerian Sosial (Kemensos) terhadap warga yang tidak menerima PKH, BST, BPNT atau pun Bantuan UMKM.

“Berbeda dari yang lain, untuk penerima bantuan pada kuota ini hanya 5 kilogram saja, bagi masing-masing penerima,” katanya.

Hendra menjelaskan meski PPKM Level 3 dilakukan perpanjangan, pihaknya belum bisa memastikan jenis bantuan lain yang bakal dikucurkan pemerintah pusat. Apalagi,

di sisi lain, Kepolisian pun turut mengulirkan program bantuan sosial yang sama, dan sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu.

“Namun, untuk daerah sendiri kita sudah menyiapkan bantuan paket sembako bersumber dari APBD, itu untuk membantu warga yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) dan tidak beraktivitas selama menjalani perawatan mandiri,” jelas Hendra.

Dinasnya menyiapkan sembako 1.800 paket, yang sudah terserap 617 paket yang tersebar di seluruh Kota Tasikmalaya. Bagi masyarakat yang hendak mengusulkan bantuan tersebut, bisa melampirkan surat keterangan positif Covid-19 dan permintaan melalui kelurahan setempat. “Kita siap respons permintaan tersebut, sebab masih ada sekitar 1.200 paket sembako yang kita siapkan,” pintanya.

Selain itu, pihaknya sudah menerbitkan surat ke setiap kecamatan supaya menginventarisasi daftar anak usia sekolah yang ditinggal orang tua lantaran Covid-19. Khususnya bagi usia 17 tahun ke bawah yang masih memerlukan perhatian secara finansial.

“Hari ini kami baru terbitkan surat supaya RT/RW mendata anak yatim yang ditinggal orangtua karena terpapar covid-19, supaya dilaporkan ke kami dalam menindaklanjuti arahan Menteri Sosial (Mensos),” ungkapnya.

Bentuk bantuannya seperti apa, kata Hendra, pihaknya belum ada informasi lebih lanjut, hanya diminta melakukan pendataan terlebih dahulu.

Di samping akan ada bantuan dari pusat, lanjut dia, Dinsos juga berencana akan memberi santunan melalui program khusus yang akan digulirkan pada Perubahan APBD 2021. Pihaknya menekankan supaya Rabu mendatang (25/8/2021) data 10 kecamatan sudah diterima untuk disampaikan ke pusat.

“Nanti kami berencana ada program bantuan santunan bagi mereka, sebagai bentuk jawaban bahwa pemerintah hadir bagi aset bangsa yakni anak-anak tersebut,” ungkap Hendra.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan menekankan meski pun bantuan semasa PPKM yang digulirkan di daerah bersumber dari pusat. Pemkot diharapkan tidak lepas tangan dalam memastikan para penerima agar sesuai peruntukan.

“Sebab kita tahu kondisi saat ini serba sensitif, maka bantuan-bantuan itu harus dipastikan tepat sasaran agar tidak jadi riakan. Namun sejauh ini kami lihat terbilang kondusif,” ujarnya.

Politisi PKB tersebut juga mengatakan perlunya sinergitas dan koordinasi yang cepat antara pihak kelurahan, kecamatan dengan Dinas Sosial. Memastikan ketika warga yang menjalani isolasi di rumah, kemudian akurasi data penerima bantuan sosial sinkron.

“Kita tidak berharap ada yang sampai kelaparan apalagi meninggal dunia saat menjalani isoman, dan itu dikarenakan faktor ekonomi atau sosial, karena tidak ada yang memperhatikan atau berikan bantuan,” tegas pria dengan sapaan akrab Jun tersebut. (igi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: