Dua Oknum Kejaksaan Ditangkap, Diduga Terlibat Percaloan Tanah dan Pemalsuan Data Kepemilikan Lahan Fiktif
Rabu 18-08-2021,14:35 WIB
Radartasik.com, SUMEDANG — Dua oknum yang mengaku kejaksaan diamankan oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Tim PAM SDO) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) pada Selasa (17/08/2021) sore.
Kedua oknum kejaksaan yang mengatasnamakan dari Kejati Jabar itu diduga telah melakukan kegiatan percaloan dengan memasukkan data kepemilikan tanah fiktif untuk mendapatkan ganti rugi dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Sadawarna di daerah Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar Dodi Gazali Emil, SH, MH mengatakan penangkapan kedua oknum jaksa itu dipimpin langsung Asintel Kejati Jabar Sugeng Haryadi.
''Inisial kedua oknum jaksa itu adalah MY dan WHD,''kata Dodi dalam keterangan rilisnya Selasa, (17/08/2021).
Menurutnya, peristiwa ini terjadi diawali dengan adanya informasi yang berkembang di warga Kecamatan Surian bahwa ada oknum yang mengatasnamakan Kejati Jabar yang dapat mengurus ganti rugi lahan yang terkena proyek pembangunan Bendungan Sadawarna di wilayahnya. Informasi tersebut menimbulkan keresahan di tengah warga, ditambah lagi keberadaan kedua orang tersebut mengumpulkan berkas-berkas yang dijanjikan untuk mendapatkan ganti rugi lahan yang terkena proyek itu.
''Oknum tersebut meminta uang operasional dan persentase jika ganti kerugian lahan tersebut cair,''kata dia.
Tidak sampai disitu, salah satu pihak yang diamankan juga memasukkan data fiktif terkait keberadaannya selaku penggarap untuk mendapatkan ganti kerugian seluas 2.100 m2 lahan garapan. Dua orang tersebut diamankan oleh Tim Pam SDO bersama personel Kejari Sumedang dan dibawa ke Kantor Kejari Sumedang untuk dimintai keterangan.
Selanjutnya kedua orang tersebut, yakni MY dan WHD diserahkan pihak kejaksasaan ke Polres Sumedang untuk diproses lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Kajati Jabar, Dr. Asep N. Mulyana mengingatkan agar semua pihak tidak main-main dalam proyek pemerintahan apalagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menilai, setiap proyek pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, apabila terganggu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
''Kami tidak segan-segan menindak tegas dan memproses secara hukum, meski itu oknum ASN dari Kejati Jabar,''tutup Asep. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
