PKL Cihideung Bertemu dengan Pemkot, Ini Hasilnya..

radartasik.com, CIBEUREUM — Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya sudah bertemu dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) Cihideung, Senin (9/8/2021). Ditegaskan bahwa akan ada pergeseran penempatan PKL dalam konsep penataan yang baru.Dalam pertemuan di gedung Pusat Pengembangan Industri Kreatif (PPIK) Jalan Mashudi Kecamatan Cibeureum. Pertemuan dilakukan dengan beberapa sesi untuk membatasi jumlah pedagang yang hadir.Dalam kegiatan tersebut. beberapa pedagang mengeluhkan soal jalur B yang tidak menempel ke trotoar kesulitan menjangkau pelanggan. Pasalnya, konsumen mereka merupakan pejalan kaki trotoar.Selain itu, para pedagang juga mengeluhkan jika harus pulang pergi membawa gerobaknya setiap hari. Pasalnya para pedagang bukan merupakan warga sekitar jalan Cihideung.Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, H Firmansyah mengatakan terkait jalur A dan B akan ditempatkan di kedua bahu jalan.Sehingga, keduanya bisa berjualan dengan menempel ke trotoar.“Jadi tidak boleh lagi ada yang berjualan di trotoar dengan alasan posisinya jauh dari jalur pejalan kaki,” katanya.Terkait gerobak yang harus dibawa pulang setiap hari, Firman menjelaskan hal tersebut hanya sementara. Setelah penataan menyeluruh di tahun 2022, PKL bisa menetap di kawasan semi pedestrian itu. “Ke depannya tidak harus dibawa pulang,” ujarnya.Namun pihaknya menekankan bahwa semua PKL harus mengikuti aturan pemerintah dan tidak boleh ada lagi tambahan pedagang. Sebagaimana data terakhir, PKL Jalan Cihideung tercatat ada 262 orang. “Kalau bertambah lagi akan merusak konsep penataan,” tuturnya.Selain itu, pedagang juga hanya boleh menempati satu gerobak atau lapak. Karena hasil pendataan, banyak pedagang yang menguasai lebih dari satu lapak atau gerobak dagang. “Pedagangnya ada 262 tapi gerobaknya 311, artinya kan sebagian pedagang menempati dua lapak atau bahkan lebih,” katanya.Tokoh PKL Cihideung Adang Sutiawan mengaku sudah bisa memahami konsep pemerintah secara jelas. Namun disepakati atau tidak, dia tidak bisa membawa mewakili pendapat pedagang secara menyeluruh. “Pasti ada saja yang tidak sepakat,” katanya. (rga)