Mosi Tidak Percaya Ketua Dewan vs Pendefinitifan Wali Kota Tasik

radartasik.com, INDIHIANG — Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Presidium 9 mengakui kinerja Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH secara normatif memang dijalankan. Namun kewajiban wakil rakyat bukan sebatas rapat, tapi juga harus aktif menampung aspirasi dari rakyat.

Koordinator Presidium 9, Asep Heru Rohimat mengatakan mosi tidak percaya yang dilayangkannya tidak menyebutkan Aslim melakukan perbuatan tercela. Secara pekerjaan memang dijalankan seperti melakukan pengawasan, legislasi dan budgeting. “Kalau pekerjaan normatifnya memang betul dilaksanakan,” tuturnya kepada Radar, Jumat (30/7/2021).Namun perlu dicatat, lanjut Asep Heru, bahwa sebagai wakil rakyat Aslim harus menampung aspirasi masyarakat. Hal tersebut, menurutnya terhambat akibat ketua DPRD yang seolah membatasi komunikasi. “Dihubungi tidak merespons, ditemui juga susah,” katanya.Soal isu gerakan dari Presidium 9 itu sehubungan dengan upaya percepatan status Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhamad Yusuf menjadi definitif, dia mengakuinya. Karena kondisi tersebut, berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal.“Efeknya kan banyak menghambat kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.Namun demikian, hal itu bukan satu-satunya persoalan yang disoroti. Ada juga persoalan-persoalan lain yang didorong untuk disikapi secara serius. “Kita juga tidak melihat ada upaya dari ketua DPRD mengajak anggota dewan lainnya untuk menyikapi persoalan PPKM yang menyulitkan masyarakat,” tuturnya.Diakui Asep Heru, bahwa asumsi-asumsi nyinyir menurutnya akan selalu ada. Yang pasti, upaya yang dilakukan Presidium 9 tidak lain demi kepentingan publik.Sementara itu, H Aslim masih bungkam soal mosi tidak percaya tersebut. Dia menolak untuk banyak memberi komentar saat diwawancara secara langsung. “Nanti,, nanti,,, belum hari ini,” ungkapnya usai menghadiri audiensi di Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (30/7/2021).Namun dia menyebutkan, bahwa saat ini pihaknya tengah menindaklanjuti SK Mendagri tentang pemberhentian Wali Kota Tasikmalaya. “Kita sudah rapim,” tuturnya yang langsung pergi karena harus mengisi khutbah Jumat.Sebelumnya diberitakan, desakan agar pola komunikasi Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH diperbaiki terus mengemuka. Tujuannya, supaya tidak ada lagi miss komunikasi dengan elemen masyarakat.“Sebab, kondisi yang saat ini serba sulit tentunya membutuhkan kehadiran para wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi terhadap pengambil kebijakan,” ujar Pengamat Pemerintahan Asep M Tamam kepada Radar, Kamis (29/7/2021)0.Dia mengatakan polemik yang terjadi saat ini, dalam tataran prosedur dengan pola demokrasi yang dewasa. Melihat sejumlah elemen menyoal eksistensi Aslim sebagai Ketua DPRD berjalan dengan jalur diplomatis.”Semua yang terjadi hari ini dalam suasana baik dan dewasa, tinggal menghadapi dinamika ke depannya dengan elegan seperti sekarang, supaya ada perubahan dan perbaikan dalam urusan terjadi komunikasi legislatif dengan publik pemilihnya,” kata Asep.Menurut dia, kondisi saat ini masyarakat langsung menyorot top position di legislatif. Dimana, ia mengakui politisi Gerindra tersebut memiliki kepribadian sulit diterka, sehingga itulah Aslim dengan kelebihan dan kekurangannya terus berkarier di bidang politik.“Jadi jangan ditanggapi secara politis, sebab apa yang dilakukan publik bertujuan memiliki misi positif. Supaya ketua dewan memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai corong suara rakyat,” saran Asep.Dosen Institute Agama Islam Cipasung itu menilai masyarakat yang kritikannya langsung dituangkan dalam mosi tidak percaya, menilai belum maksimalnya peran Aslim sebagai ketua dewan. Realitas itu harus diakui dan menjadi perbaikan ke depan, terlepas ia masih menjabat ketua dewan atau mengalami perubahan.”Sebab, besar harapan masyarakat kepada dewan untuk memperjuangkan kondisi masyarakat yang tengah berat, setidaknya dilihat dan dianggap hadir dalam persoalan yang terjadi,” tuturnya. (rga)

Sumber: