Namun, kata Andi, barangkali itu juga bagian dari ekspektasi masyarakat kepada Gerindra yang begitu tinggi. “Mungkin keluhan itu, karena berharap Gerindra melakukan langkah dan upaya untuk memaksimalkan tupoksi sesuai aturan di kursi legislatif,” katanya.
Andi yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya itu memahami betul apa yang disampaikan pihak mewakili elemen masyarakat. Dimana, surat mosi tidak percaya itu dibubuhi sejumlah penilaian serius yang disampaikan terhadap partai berlambang garuda ke berbagai tingkat kepengurusan.
“Maka kami pimpinan fraksi mendorong bahwa supaya lebih baik secepatnya Ketua DPRD melakukan klarifikasi. Supaya klir, barangkali kan ada miskomunikasi, mungkin kemarin masih belum sempat berkomunikasi karena ada halangan,” bijak Andi.
Kemudian, lanjut dia, waktu dekat ini pun DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya bakal mengundang Aslim untuk memberikan klarifikasi secara utuh terhadap partai. Sebagai bahan masukan dan tabayyun agar ke depan tidak lagi terulang kondisi seperti ini.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini, DPC juga akan mengundang anggota fraksi yang menjadi Ketua DPRD untuk memberikan klarifikasi dengan komprehensif,” ujar Andi.
Seperti diketahui, kurang dari setengah periode menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, kinerja dan kiprah H Aslim SH menuai keluhan. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat sampai melayangkan mosi tidak percaya yang diserahkan ke DPC, DPD dan DPP Partai Gerindra selaku partai politisi tersebut bernaung.
Mosi tersebut berisi keluhan terhadap Ketua DPRD tersebut, diterima langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya H Nandang Suryana.
Sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya H Nandang Suryana mengakui pihaknya mendapat surat mosi tidak percaya atas kinerja kadernya di kursi legislatif. Yakni Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH.
Mereka, kata Nandang, mengeluhkan dengan menyampaikan surat tersebut yang ditembuskan ke DPD dan DPP Partai Gerindra.
“Memang kalau saya lihat ini penilaian publik yang disampaikan dengan formal dan serius. Oleh karena itu, kami akan membahas ini di internal DPC bersama jajaran pengurus dan dewan penasihat,” ujarnya kepada Radar, Selasa (27/7/2021).
Nandang menjelaskan karena surat tersebut ditembuskan ke pengurus partai di level provinsi dan pusat. Maka pihaknya juga akan menunggu arahan dan petunjuk sesuai mekanisme partai. Menindaklanjuti adanya respons publik akan penilaian kadernya yang duduk di pucuk pimpinan DPRD.
“Masyarakat tentu menilai lah, karena kita juga sering diskusi rutin membahas kondisi daerah dengan fraksi maupun PAC. Masing-masing menyampaikan tugas fungsinya dan progres apa yang sedang digarap, nah input ini menjadi masukan bagi kami agar serius dalam menempatkan kader, meski nanti harus menunggu kelanjutannya dari arahan DPD dan DPP Gerindra seperti apa,” tuturnya bijak.
Adapun spirit yang dikeluhkan masyarakat, sambung Nandang, sejatinya ia yang berada di luar koalisi eksekutif saat ini berpendapat serupa. Kondisi daerah yang dipimpin pelaksana tugas, terkendala berbagai ketentuan dan keterbatasan kewenangan. Maka, pihaknya menyayangkan adanya kelambatan proses pendefintifan dengan segala kendala dan mekanisme yang ada.
“Memang kita tidak urusan ini siapa wali kotanya, siapa Plt-nya, lebih kepada ini urusan publik. Semua jadi terlambat karena kondisi sekarang. Masyarakat butuh lesatan pembangunan dan kemajuan daerah serta pelayanan prima dari pemerintah,” kata pengusaha di sektor pertanian tersebut.
(igi)